Gresik – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Gresik memastikan tidak ada rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk formasi tahun 2026. Keputusan ini diambil guna memberikan kejelasan kepada masyarakat sekaligus memutus rantai penipuan berkedok rekrutmen pegawai.

Langkah tegas ini merupakan respons pemerintah daerah pasca mencuatnya kasus Surat Keputusan (SK) pengangkatan PNS palsu yang saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian.

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menegaskan bahwa kebijakan ketiadaan rekrutmen ini berlaku untuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Gresik. Ia meminta warga tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya.

“Kami ingin masyarakat tidak bingung dan tidak menjadi korban. Tahun 2026 tidak ada rekrutmen CPNS di Pemkab Gresik,” tegas Bupati yang akrab disapa Gus Yani tersebut, Rabu (15/4/2026).

Baca juga

Khidmat, Bupati Probolinggo Senandungkan Puisi Syahdu di Apel Akbar PCNU Kraksaan

Gus Yani juga mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi terkait kepegawaian melalui kanal komunikasi resmi milik pemerintah agar terhindar dari praktik percaloan. "Informasi resmi hanya akan disampaikan melalui kanal pemerintah," imbuhnya.

Penerbitan Surat Edaran dan Penegasan Jalur Resmi

Menindaklanjuti arahan Bupati, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, menyatakan pihaknya akan segera menerbitkan surat edaran (SE) resmi sebagai bentuk sosialisasi kepada publik.

“Kami akan segera menerbitkan surat edaran untuk menegaskan bahwa pada 2026 tidak ada penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Gresik," kata Agung.

Lebih lanjut, Agung mengingatkan bahwa sistem seleksi ASN saat ini sudah terintegrasi secara nasional dan berbasis sistem, sehingga mustahil bagi siapa pun untuk masuk melalui "jalur belakang".

Baca juga

Atasi Sampah Magrove, Teknologi Pirolisis BRIDA Surabaya Ubah Sampah Plastik Jadi Bahan Bakar

“Jika ada pihak yang menawarkan bantuan untuk meloloskan menjadi CPNS melalui jalur belakang, itu tidak dibenarkan dan dipastikan penipuan. Semua tahapan dilakukan secara terbuka dan transparan,” pungkasnya. (*)