MALANG – Proses perizinan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang masih terus berjalan. Dari total 87 SPPG yang tersebar di Kota Malang, baru 21 dapur yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan melalui Dinas Perizinan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan mengatakan, jumlah tersebut bertambah dibandingkan data akhir Mei 2026 yang masih berada di angka 16 SPPG.

“Hingga kemarin pagi sudah 21 yang diterbitkan. Data sebelumnya 16 itu merupakan data sampai akhir bulan lalu, sedangkan pada minggu pertama Juni ini sudah bertambah,” ujar Arif, Sabtu (6/6/2026).

Meski demikian, puluhan dapur MBG lainnya masih harus menyelesaikan berbagai persyaratan sebelum izin dapat diterbitkan. Saat ini terdapat tiga SPPG yang masih dalam proses perizinan dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

Selain itu, sekitar lima hingga enam pengajuan terpaksa dikembalikan oleh Dinas Perizinan karena belum memenuhi syarat administrasi.

Baca juga

Menuju Pameran Internasional di Jerman, Niluh Swati Pastikan Persiapan Hampir Rampung

Arif menjelaskan, sebagian besar kendala berasal dari belum lengkapnya rekomendasi Dinas Kesehatan (Dinkes), dokumen perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), hingga administrasi yayasan yang belum sesuai ketentuan.

“Masih ada yang belum memiliki rekomendasi dari Dinkes, kemudian OSS-nya juga belum lengkap. Ada juga yang dokumen yayasannya belum memenuhi persyaratan,” ungkapnya.

Menurut Arif, beberapa pengelola SPPG bahkan mengajukan permohonan izin langsung ke Dinas Perizinan tanpa terlebih dahulu mengikuti tahapan yang diwajibkan oleh Dinkes.

Padahal, rekomendasi dari Dinkes menjadi syarat utama sebelum sertifikat dapat diterbitkan. Rekomendasi tersebut diperoleh setelah dapur MBG menjalani survei, pemeriksaan sanitasi, serta pelatihan bagi penjamah makanan.

Baca juga

Muktamar ke-35 NU: Gus Kikin Sanggup Terima Penugasan Maju Ketum PBNU

“Ada yang langsung mengajukan ke kami karena belum memahami mekanismenya. Padahal rekomendasi Dinkes harus keluar terlebih dahulu sebelum proses perizinan bisa dilanjutkan,” jelasnya.

Arif menambahkan, sejumlah penyesuaian perizinan melalui OSS juga masih dilakukan seiring penerapan aturan terbaru berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025. Karena itu, pengelola SPPG diminta memastikan seluruh persyaratan administratif dan teknis telah lengkap sebelum mengajukan permohonan izin.

Terkait persoalan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang sebelumnya menjadi sorotan di sejumlah dapur MBG, Arif menyebut hal tersebut berada dalam kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai bagian dari izin dasar yang harus dipenuhi.

“Sampai saat ini ada 21 yang sudah terbit izinnya, tiga masih berproses, dan sekitar lima sampai enam pengajuan kami kembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu,” pungkasnya.(*)