JEMBER –

Tim teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Jember melakukan percepatan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi warga yang memiliki keterbatasan di wilayah Sumbersari, Rabu (4/3/2026).​

Fokus utama dalam kunjungan ini adalah pelaksanaan cek sidik jari dan perekaman data biometrik di tempat.

Langkah jemput bola ini diambil sebagai solusi bagi warga, khususnya kelompok lanjut usia (lansia), yang secara fisik tidak memungkinkan untuk menempuh perjalanan ke kantor kecamatan atau dinas terkait.

Kabid Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan Dispenduk Capil Jember Mochammad Agus Khusnul Mufid mengatakan, ​pelayanan ini bukan sekadar formalitas administratif.

Melainkan upaya pemenuhan hak sipil setiap warga negara.

Baca juga

Safari Ramadan di Surodinawan, Wali Kota Mojokerto Serahkan Hibah Rp20 Juta

Dia menerangkan, dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga, tim memastikan bahwa proses verifikasi data tetap berjalan akurat melalui pemindaian sidik jari yang nantinya akan menjadi dasar penerbitan dokumen resmi.

​Mufid menjelaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi antara perangkat desa, kelurahan, dan pihak kecamatan.

"Pemerintah pun mengeluarkan imbauan hangat kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar," katanya.

​Mufid menuturkan bahwa bagi warga yang masih mampu beraktivitas fisik, pihak desa akan membantu pendampingan dan pengantaran menuju kantor kecamatan.

"Bagi warga yang sama sekali tidak bisa melakukan mobilisasi, informasi tersebut akan diteruskan ke dispenduk agar tim teknis segera dikirim langsung ke rumah yang bersangkutan untuk proses perekaman," tutur dia.

Baca juga

Pemkot Mojokerto Salurkan Bansos untuk 243 Penyandang Disabilitas

​Dia menambahkan, melalui integrasi data yang akurat, diharapkan seluruh warga Sumbersari dapat terdaftar dalam sistem kependudukan nasional.

"Dokumen yang lengkap bukan hanya soal identitas, tetapi juga kunci utama bagi masyarakat untuk mendapatkan akses bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan layanan publik lainnya dari pemerintah," imbuhnya. (*)