Mojokerto – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Mojokerto berkomitmen menuntaskan persoalan permukiman kumuh melalui Program Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Terpadu dan Terintegrasi. Tak tanggung-tanggung, anggaran sebesar Rp18 miliar disiapkan untuk merenovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah tersebut.

Hal itu ditegaskan Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra (Gus Barra), saat meresmikan hasil Program Penanganan Permukiman Kumuh di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Rabu (25/2/2026).

Gus Barra memaparkan, luasan permukiman kumuh di Bumi Majapahit hingga akhir 2025 tercatat sebesar 195,77 hektare. Dari jumlah tersebut, seluas 46,51 hektare merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebagai langkah berkelanjutan, Pemkab Mojokerto merencanakan pengusulan program serupa untuk kawasan Trowulan seluas 11 hektare pada 2027 mendatang.

"Masterplan dan dokumen perencanaan teknis untuk Kecamatan Trowulan telah kami siapkan. Kami berharap Ibu Gubernur Jawa Timur berkenan memberi dukungan agar kolaborasi ini terus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat," ujar Gus Barra.

Rincian Anggaran dan Kolaborasi Sektor

Dalam laporannya, Gus Barra merinci bahwa total anggaran sebesar Rp18 miliar untuk program hunian layak tersebut merupakan hasil kolaborasi pendanaan antara pemerintah pusat, daerah, hingga sektor swasta. Dana tersebut bersumber dari DAK PPKT sebesar Rp2 miliar lebih yang dialokasikan bagi 93 penerima, serta dukungan APBD Kabupaten Mojokerto yang mencapai Rp10 miliar lebih untuk 292 penerima.

Baca juga

Warga Tambal Jalan Sendiri, Komisi C DPRD Sidoarjo Beri Catatan Keras ke Pemkab

Selain itu, terdapat kontribusi dari APBN senilai Rp500 juta untuk 25 penerima, APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp3 miliar lebih bagi 154 penerima, serta kucuran dana CSR perusahaan yang mencapai Rp1 miliar lebih untuk menyasar 54 penerima manfaat.

Gubernur Khofifah: Tingkatkan Taraf Hidup dan Ekonomi

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang hadir dalam peresmian tersebut menyatakan bahwa program ini dilakukan secara terintegrasi. Tidak hanya perbaikan rumah, tetapi juga mencakup pembangunan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, air bersih, hingga pengolahan sampah.

Khofifah berharap peningkatan fasilitas di Desa Kepuhanyar dapat menjamin kesehatan masyarakat sekaligus menjadi penggerak ekonomi melalui ruang terbuka publik dan sektor UMKM.

“Kita harapkan Kepuhanyar menjadi permukiman yang benar-benar sehat dan nyaman, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," kata Khofifah. Ia juga berpesan agar warga menjaga fasilitas yang telah dibangun dan meminta Bupati untuk terus memetakan areal lain yang membutuhkan intervensi serupa.

Baca juga

Gubernur Khofifah Raih Penghargaan Pembina Terbaik Pengelolaan Sampah 2026

Capaian Program PERMATA Jatim

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim, I Nyoman Gunadi, menjelaskan Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Terpadu dan Terintegrasi (PERMATA) Jatim secara makro.

Hingga akhir 2025, Jawa Timur telah berhasil mengurangi luasan kumuh sebanyak 1.619,47 hektare dari total 8.117,23 hektare. Sisa luasan permukiman kumuh di Jatim per 31 Desember 2025 kini berada di angka 6.497,76 hektare.

Khusus untuk Desa Kepuhanyar, Nyoman menyebut total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp14 miliar lebih. Dana tersebut dialokasikan untuk renovasi 28 unit RTLH, jalan lingkungan 1,3 km, drainase 2 km, 229 unit PJU, pembangunan gazebo, kursi taman, sumur bor, hingga pembangunan instalasi pengolahan limbah (IPAL) di 14 titik. (*)