MOJOKERTO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Langkah ini ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur tingkat desa yang berkualitas, tertib, dan akuntabel.

Upaya tersebut diwujudkan melalui agenda Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi bagi Desa yang digelar di Hotel Arayanna Trawas, Senin (6/7/2026). Kegiatan ini melibatkan perwakilan dari 95 desa se-Kabupaten Mojokerto.

Bupati Mojokerto Muhammad Al Barraa menegaskan bahwa pembinaan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman pemerintah desa. Terutama terhadap regulasi penyelenggaraan jasa konstruksi yang sesuai ketentuan, sekaligus mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

"Pembinaan ini memiliki arti penting sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi di tingkat desa, meningkatkan kualitas pembangunan desa, meminimalkan risiko kegagalan konstruksi, mendorong tertib administrasi, serta mewujudkan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa," ungkap pria yang akrab disapa Gus Barra tersebut, Senin (6/7/2026).

Menurutnya, sektor jasa konstruksi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mulai dari menciptakan lapangan pekerjaan hingga menghasilkan infrastruktur penunjang aktivitas masyarakat.

Di tingkat desa, pembangunan jalan, drainase, jembatan, tembok penahan tanah, balai desa, hingga gedung serbaguna merupakan bentuk nyata penyelenggaraan jasa konstruksi yang harus dilaksanakan secara profesional.

"Setiap tahapan pekerjaan harus mengedepankan prinsip tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi sehingga hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," tegas Gus Barra.

Perencanaan Matang dan Pengawasan Ketat

Gus Barra menekankan pentingnya perencanaan pembangunan desa yang matang melalui musyawarah desa (musdes). Penyusunan prioritas pembangunan harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang didukung dokumen teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) standar.

Baca juga

Lubang Jembatan Koncer Bondowoso Diperbaiki, Jenis Kendaraan yang Melintas Dibatasi

Selain itu, penganggaran pembangunan desa wajib dilaksanakan secara tertib melalui APBDes dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan demi mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien," ujarnya.

Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa bersama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) diharapkan mampu memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, tepat mutu, tepat waktu, serta memenuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Pengawasan juga menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan. Pemerintah desa diharapkan melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kesesuaian volume pekerjaan, mutu material, dan penggunaan anggaran agar potensi permasalahan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.

"Material yang digunakan harus memenuhi spesifikasi, setiap tahapan pekerjaan diperiksa berkala, sehingga infrastruktur yang dihasilkan aman dan memiliki umur layanan yang panjang," terangnya.

Baca juga

Rapat Paripurna DPRD Mojokerto Sahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Evaluasi Hasil Pembangunan Fisik

Gus Barra menambahkan, keberhasilan pembangunan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan di lapangan serta menjaga hasil infrastruktur yang telah selesai dibangun.

"Kita tentu tidak menginginkan masih ditemukan pekerjaan yang volumenya tidak sesuai dengan RAB, penggunaan material di bawah spesifikasi, keterlambatan penyelesaian, hingga kerusakan bangunan sebelum masa pemeliharaan berakhir. Berbagai temuan tersebut harus menjadi pembelajaran," jelasnya.

Melalui kegiatan pembinaan ini, Pemkab Mojokerto berharap terbangun kesamaan persepsi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku jasa konstruksi, hingga tenaga teknis dalam menyukseskan pembangunan terintegrasi.

"Dengan tata kelola yang semakin baik, saya yakin pembangunan desa akan semakin maju dan mampu mendukung terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur," pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto ini menghadirkan narasumber dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Fakultas Teknik Universitas Islam Majapahit, serta Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Cabang Kabupaten Mojokerto. Masing-masing desa mengirimkan dua peserta, ditambah perwakilan dari tingkat kecamatan. (*)