SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa arah pembangunan Kota Pahlawan saat ini berpusat pada tujuh program prioritas.

Program tersebut meliputi pengurangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, penurunan angka kematian ibu dan anak, pengentasan stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan gini rasio, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mencapai target tersebut, Eri melakukan terobosan dengan mengintegrasikan seluruh anggaran Perangkat Daerah (PD) agar bermuara pada pengentasan kemiskinan. Salah satu contoh nyata yang dipaparkannya adalah reformasi pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM).

“Saya sampaikan kepada teman-teman DSDABM, anggaran kamu harus bisa menurunkan kemiskinan. Penurunan kemiskinan itu bukan hanya urusan bidang sosial," ujar Wali Kota Eri di hadapan Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Senin (6/7/2026).

Melalui program padat karya yang digerakkan di tingkat lokal seperti Kampung Pancasila, proyek fisik berupa perbaikan jalan dan pemasangan paving wajib menyerap tenaga kerja lokal prasejahtera.

"Pemkot Surabaya mewajibkan pembelian material seperti paving langsung dari pabrik-pabrik padat karya yang dikelola oleh warga miskin," ungkapnya.

Strategi ini, kata Wali Kota Eri, terbukti mendongkrak pendapatan warga binaan hingga mencapai Rp6 juta per bulan. Selain itu, langkah ini menekan angka pengangguran terbuka secara drastis dari 9,68 persen pasca-Covid-19 menjadi 4,8 persen pada skala makro.

Lebih lanjut, Wali Kota Eri memaparkan implementasi strategi Tiga Pilar Pemkot Surabaya, yakni penumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan untuk mengurangi kesenjangan, serta penguatan harmoni sosial. Hal ini diwujudkan salah satunya melalui gerakan orang tua asuh, di mana para pengusaha lokal dan warga mampu bergotong royong membantu pendidikan anak-anak dari keluarga miskin.

Baca juga

Rapat Paripurna DPRD Mojokerto Sahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

"Pemkot bahkan berhasil mendirikan sekolah untuk anak miskin senilai Rp40 miliar murni dari dana donatur tanpa menyentuh APBN," terangnya.

Dalam menghadapi tantangan ketahanan ekonomi, Pemkot Surabaya mengambil langkah taktis multisektor dengan memanfaatkan data neraca komoditas untuk memotong mata rantai tengkulak.

"Tugas Pemkot memastikan harganya jangan mahal karena ini langsung memotong mata rantai tengkulak. Harapan kami, pergerakan ekonomi ini memberikan kepastian pendapatan, sehingga anak muda tidak menganggur dan urbanisasi bisa ditahan," jelasnya.

Selain itu, IPM Surabaya tercatat sebagai yang tertinggi di Jawa Timur dengan angka 85,65, yang ditopang oleh jaminan pendidikan dan kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage (UHC) yang konsisten berjalan sejak tahun 2021. Di sektor pertumbuhan ekonomi, Surabaya menyumbang kontribusi signifikan sebesar 24,38 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur.

"Dari APBD Surabaya yang sebesar Rp13 triliun, pemerintah dapat memanfaatkan perputaran uang yang mencapai Rp500 triliun untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)," beber Wali Kota Eri.

Baca juga

Pemkab Mojokerto Gelar Pembinaan Jasa Konstruksi, Gus Barra Tekankan Akuntabilitas

Sementara itu, dalam hal tata kelola pemerintahan, ia menjabarkan inovasi Satu Data Surabaya yang mampu menyajikan data kemiskinan dan intervensi stunting secara real-time berbasis nama dan alamat (by name by address).

"Hasilnya, angka stunting di Surabaya yang pada tahun 2021 berada di posisi 25,8 persen berhasil diturunkan secara masif menjadi 0,5 persen pada tahun 2025," urainya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Penilai Tahap 2 PPD 2026 Prakoso Grahayudiandono mengungkapkan bahwa strategi pembangunan yang diterapkan oleh Pemkot Surabaya dinilai sangat menyeluruh, terutama dalam hal pelibatan dan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat.

"Bukan hanya penjelasan dari sisi pemerintahnya saja, tetapi kami melihat bagaimana dampak nyata serta keterlibatan langsung dari masyarakat. Ini bukan lagi sekadar dorongan dari pemerintah, tetapi sudah menjadi kepedulian yang hidup dan dipraktikkan langsung di tengah masyarakat Surabaya," ujar Prakoso mengapresiasi. (*)