Surabaya – Dewan Koordinasi Daerah (DKD) Garda Prabowo Jawa Timur mengecam pernyataan yang disampaikan mantan aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto. Organisasi tersebut menilai pernyataan itu mengandung unsur penghinaan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Ketua DKD Garda Prabowo Jawa Timur, Denny Hermanto, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, menurutnya, kebebasan berpendapat tetap harus disampaikan dengan menjunjung tinggi etika, moral, serta koridor hukum yang berlaku.

"Penyampaian pendapat di ruang publik harus mengedepankan etika, moral, dan tanggung jawab. Kami mengecam setiap bentuk penghinaan terhadap Presiden Republik Indonesia yang dipilih secara sah oleh rakyat melalui proses demokrasi," ujar Denny dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/6/2026).

Denny menegaskan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Meski demikian, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan penghinaan terhadap kepala negara maupun institusi negara.

Baca juga

Akhiri Semrawut, Pemkot Malang Sulap Wajah Pasar Gadang dalam 150 Hari

Menurut Denny, demokrasi yang sehat membutuhkan ruang dialog yang konstruktif serta kritik yang bertujuan membangun, bukan narasi yang berpotensi memicu konflik dan memecah belah masyarakat.

Karena itu, DKD Garda Prabowo Jawa Timur mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai pernyataan yang dapat menimbulkan kegaduhan di ruang publik.

"Jawa Timur adalah wilayah yang menjunjung tinggi nilai kesantunan, persaudaraan, dan semangat gotong royong. Mari kita rawat demokrasi dengan kritik yang membangun, bukan dengan penghinaan yang dapat merusak persatuan bangsa," tegasnya.

Denny berharap seluruh pihak dapat menggunakan hak kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab serta mengedepankan sikap saling menghormati demi menjaga persatuan dan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. (*)