MALANG – Kondisi hutan di Indonesia, khususnya yang berada di Papua mendapat sorotan di Hari Lingkungan Hidup Dunia. Pakar kehutanan dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Tatag Muttaqin menjelaskan bahwa hutan Papua sebagai salah satu paru-paru global telah menyumbangkan lebih dari dua juta hektare lahan (deforestasi) dengan alasan ketahanan pangan.

Menurut Tatag, hutan Papua merupakan pertahanan terakhir hutan Indonesia. Akan tetapi, fakta yang terjadi ternyata Papua tidak dapat menghadapi tekanan politik terkait “ketahanan pangan” tersebut.

“2-3 tahun lalu saya masih berani bicara bahwa hutan Papua kita the last frontier, tapi mendengar informasi dari teman-teman pemerhati lingkungan, ternyata Papua tidak bisa menghadapi tekanan politik itu,” ujarnya pada TIMES Indonesia, Jumat (5/6/2026).  

Lebih lanjut, Tatag menambahkan bahwa sebenarnya masih banyak lahan yang lebih luas dan ideal untuk dimanfaatkan guna mendukung program ketahanan pangan tersebut tanpa harus membabat hutan Papua. Contohnya seperti hutan bekas HPH atau HTI yang berada di Kalimantan, Sulawesi, dan daerah lainnya.

“Saya kira hutan bekas HPH atau yang lahan yang sudah terbuka lainnya dapat dimanfaatkan untuk proyek ketahanan pangan, bukan malah membuka lahan baru,” ujarnya.

Baca juga

Dorong Transformasi Digital, Mahasiswa Polbangtan Malang Kembangkan “Kandang Tani”

Ia juga menyinggung gelar Indonesia sebagai “paru-paru dunia”, menurutnya, apabila melihat kondisi saat ini, prestasi tersebut memiliki banyak tantangan untuk dipertahankan. Apalagi saat ini, lanjutnya, intervensi terkait hutan cukup masif untuk membuka open lock area. Apabila kondisi ini terus berlanjut dan tidak ada alternatif atau solusi lainnya, maka julukan “paru-paru dunia” menurut Tatag sudah tidak pantas lagi. 

“Kalau dalam waktu dekat masih seperti ini, saya kira kita sudah bukan paru-paru dunia,” tuturnya. 

Tatag menilai persoalan utama kehutanan di Indonesia terletak pada aspek tata kelola hutan yang masih lemah. Menurutnya, berbagai permasalahan telah muncul sejak tahap perencanaan, termasuk dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap kawasan hutan.

Baca juga

Mahasiswi Polbangtan Malang Ubah Limbah Urine Kelinci Jadi Pupuk Organik Cair

Ia pun menyarankan kepada para pengelola kawasan hutan untuk dapat mengelola dengan baik. Terkadang, lanjutnya, orientasi saat ini adalah tertuju pada sektor ekonomi hingga kepentingan politik. 

“Pengelola kawasan hutan kita masih lemah, terkadang orientasi sekarang lebih ke arah ekonomi atau kepentingan politik, wah ya sudah selesai,” kata dia.

Tatag menambahkan, dengan perencanaan yang matang, transparansi kepada masyarakat, konsultasi publik, maka faktor-faktor yang dinilai dapat merusak kawasan hutan dapat diminimalisasi. (*)