TIMES JATIM, MALANG – Opsi penggunaan barak militer sebagai tempat pembinaan anak-anak bermasalah memunculkan sorotan tajam dari kalangan akademisi. Dosen Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rachmad Kristiono Dwi Susilo, MA, Ph.D., menilai, pendekatan militeristik dalam dunia pendidikan merupakan bentuk kegamangan negara dalam menyelesaikan masalah kenakalan anak dan mencerminkan krisis kepercayaan terhadap sistem pendidikan formal yang ada.

Menurut Rachmad, kebijakan tersebut tidak berangkat dari kajian ilmiah yang mendalam, melainkan lebih menyerupai eksperimen kebijakan yang berisiko tinggi jika diterapkan tanpa pemahaman konteks sosial anak-anak yang dibina.

“Jika dilihat dari sosiologi, unit sosial terkecil itu keluarga. Di sinilah budi pekerti dan adab anak terbentuk pertama kali,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pembinaan perilaku dan karakter anak tidak bisa hanya bertumpu pada satu institusi seperti militer. Peran keluarga, masyarakat, agama, serta lingkungan sosial yang lebih luas sangat penting dalam membentuk kepribadian anak.

Rachmad mengkritik keras pendekatan instan yang mengandalkan efek jera sebagai jalan pintas dalam menangani anak-anak bermasalah. Menurutnya, perubahan karakter yang dibangun atas dasar rasa takut cenderung tidak bertahan lama dan dapat menimbulkan masalah baru dalam jangka panjang.

“Pendekatan yang hanya fokus pada disiplin dan rasa takut tidak akan menyelesaikan masalah secara mendalam,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa banyak anak yang berperilaku menyimpang justru berasal dari keluarga yang tidak utuh, memiliki keterbatasan akses pendidikan, atau tinggal di lingkungan yang tidak kondusif bagi perkembangan moral. Oleh karena itu, pendekatan militer yang seragam dan keras bisa tidak sesuai dengan kebutuhan psikososial anak-anak dari latar belakang berbeda.

Rachmad menekankan pentingnya pendekatan sistemik dalam pendidikan karakter. Menurutnya, setiap anak perlu melalui proses asesmen untuk mengetahui penyebab perilaku menyimpang mereka, apakah berasal dari faktor individual, psikologis, atau sosiologis.

“Melalui pendekatan sistemik yang melibatkan asesmen terhadap setiap anak untuk memahami penyebab kenakalan atau masalah perilaku mereka secara lebih spesifik,” ujarnya.

Dari hasil asesmen tersebut, lanjutnya, dapat dirancang kurikulum pembinaan yang lebih sesuai, bukan semata-mata dengan teknik indoktrinasi atau penguatan disiplin ala militer.

Dalam pandangan Rachmad, pendidikan moral dan karakter seharusnya dikembalikan ke lembaga pendidikan yang memang memiliki kompetensi di bidang tersebut, dengan memperkuat peran keluarga sebagai pusat pendidikan moral utama.

“Penting untuk memastikan bahwa paradigma militeristik dalam pendidikan ini tidak berkembang sebelum teruji secara ilmiah dan sosial. Jangan sampai kebijakan semacam ini justru merugikan dan memperburuk kondisi anak-anak,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa pendidikan adalah proses jangka panjang yang harus dilakukan secara konsisten, bukan melalui pendekatan represif yang mengabaikan latar belakang dan kebutuhan individu anak. (*)