Malang – Pemerintah berencana menutup program studi (prodi) yang tidak relevan dengan pasar kerja menuai pro dan kontra dari masyarakat. 

Pakar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Brawijaya, Syahrul Sajidin S.H., M.H., menegaskan bahwa perguruan tinggi bukanlah pabrik tenaga kerja, tetapi menciptakan sumber daya yang berkualitas. Ia pun menekankan bahwa kampus adalah “center of knowledge”. 

“Ini pemikiran yang keliru jika menganggap perguruan tinggi sebagai pencetak tenaga kerja, yang benar menciptakan SDM berkualitas,” ujarnya pada TIMES Indonesia (1/5/2026). 

Menurutnya, kebijakan pendidikan tinggi seharusnya tidak hanya berorientasi pada kebutuhan industri, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan secara menyeluruh. Ia menilai, wacana penutupan prodi terlalu menyederhanakan persoalan pendidikan tinggi yang kompleks.

Ia pun menyinggung terkait isu pendidikan akan difokuskan pada STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Menurutnya, setiap disiplin ilmu memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa.

Baca juga

Bupati Mojokerto Berangkatkan 30 Siswa Sekolah Rakyat ke Kota Kediri

“Ini prodi selain STEM akan merasa terpinggirkan ya, padahal semua disiplin ilmu pasti berguna di masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah bukanlah menutup prodi, tetapi memperbaiki sistem pendidikan yang ada.  Kampus bertanggung jawab untuk berfokus pada kualitas lulusan, termasuk pada kualitas inputnya.

Menurutnya, langkah yang lebih tepat adalah melakukan penyesuaian kuota dan penguatan sistem pendidikan, termasuk pendidikan vokasi. Ia mencontohkan negara seperti Jerman dan Jepang yang berhasil memperkuat pendidikan vokasi karena didukung keterbukaan industri terhadap lulusan vokasional.

Ia melanjutkan bahwa penutupan prodi adalah langkah paling mudah yang bisa dilakukan oleh Pemerintah. Harusnya, pemerintah mencari solusi lainnya tanpa harus terburu-buru menutup prodi.

Baca juga

IAI Attarmasi Pacitan Kejar Akreditasi, Matangkan Dokumen Akademik hingga Kerja Sama Internasional

Ia juga menyoroti paradoks di dunia kerja yang kerap mensyaratkan pelamar usia muda namun sudah berpengalaman. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan lulusan baru untuk memasuki pasar kerja.

Karena itu, pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi, mulai dari kualitas pengajaran, sistem pendidikan, hingga kesiapan industri menerima lulusan baru.

Ia menambahkan, tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi menunjukkan bahwa kampus masih dianggap sebagai jalan memperbaiki masa depan dan kondisi ekonomi keluarga.

“Tidak semua orang memiliki privilege, bagi mereka dengan berkuliah adalah jalan satu satunya untuk memperbaiki kondisi ekonomi,” pungkasnya. (*)