Malang – “Door Duisternis tot Licht”, Habis Gelap Terbitlah Terang, demikian kita mengenang semboyan pahlawan kita Raden Ajeng Kartini. Syahdan, tak hanya kita kenang sosoknya sebagai pahlawan dalam karya Armijn Pane dengan judul “Habis Gelap Terbitlah Terang”, namun juga dari warisan-warisan pemikiran yang Ia tinggalkan. 

Telah sampaikah kita pada garis akhir perjuangan kelas perempuan? Pada saat opini ini saya tulis, hal yang terlintas dalam benak saya saat mengenang tentang perjuangan perempuan adalah perlindungan dan warisan identitas.

Dalam dekade yang sudah jauh berbeda, tantangan utama kita sebagai perempuan saat ini adalah realita dunia digital. Lewat cepatnya arus informasi digital, sangat mudah bagi kita untuk bertukar informasi termasuk melakukan analisis diskursus tentang kesejahteraan perempuan. 

Idealnya, pada era digital ini masyarakat kita sudah jauh lebih teredukasi tentang pentingnya menapal batas patriarki untuk melindungi hak-hak perempuan. Sayangnya yang terjadi justru sebaliknya. 

Data Komnas Perempuan melaporkan bahwa pada tahun 2025, jumlah laporan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan telah mencapai lebih dari 376 juta kasus. Komnas Perempuan bahkan telah melakukan pemantauan terhadap 239 kasus lewat lini masa digital tentang kasus penghilangan nyawa perempuan atau femisida. 

Simpulan hasil analisis diskursus menunjukkan bahwa tubuh perempuan, baik usia anak-anak maupun dewasa adalah sarana unjuk kekuasaan oleh pelaku yang pada umumnya adalah relasi laki-laki terdekat. Pada skala nasional, nasib perjuangan perempuan Indonesia untuk mendapatkan hak dasarnya, yaitu perlindungan, bahkan masih berada pada ujung tanduk.

Pada skala lokal, di Kota Malang khususnya, upaya-upaya komunitas dan pergerakan perempuan dalam menyuarakan kesetaraan hak perempuan sebenarnya tak kalah semarak. Pada 8 Maret 2026 lalu, gerakan Komite Aksi Hari Perempuan Internasional melakukan kampanye sosial melalui long march dari wilayah Kayutangan sampai dengan Balaikota Malang. 

Beberapa tuntutan yang disampaikan antara lain tindak lanjut kekerasan terhadap perempuan, tuntutan atas kesetaraan, dan tindak lanjut isu-isu terkait ketimpangan hak pada perempuan Indonesia. Saya optimis memandang gerakan akar rumput ini adalah bukti bahwa literasi tentang kesetaraan gender telah membaik, tapi tak sepenuhnya optimisme ini terbukti.

Juli 2025 DPRD Kota Malang mengesahkan Perda tentang Pengarusutamaan Gender (Perda PUG) yang diharapkan menjadi instrumen untuk menjamin perlindungan dan pemberdayaan warga Kota Malang agar bebas dari diskriminasi gender. 

Perda PUG direncanakan memberi landasan hukum yang kuat untuk perwujudan keadilan gender. Bagi para pemangku kebijakan, Perda PUG telah mengatur secara teknis penyelenggaraan hukum melalui Gender Analysis Way dan Budget Statement. 

Melalui kedua hal itu, terdapat skema perencanaan, pelembagaan, pelaporan, pemantauan sampai dengan pendanaan. Namun, cukupkah komitmen hukum ini mengimbangi upaya komunitas akar rumput untuk mengedukasi Masyarakat? Kendati arus informasi telah demikian pesatnya, pesan-pesan kesetaraan gender seringkali dipandang sebagai olok-olok jenaka belaka. 

Cukup sering ditemui masyarakat kita yang menggunakan tubuh perempuan sebagai bahan komersialisasi komoditas. Pada beberapa titik Kota Malang, fenomena cat-calling juga dianggap wajar dan jenaka. Lagi-lagi rupanya, untuk hak dasar perlindungan perempuan saja, perjuangan kita ternyata masih jauh dari garis akhirnya.

Bagaimana hal-hal yang dapat dilakukan oleh kaum perempuan Indonesia, khususnya Kota Malang untuk kembali meneladani cita-cita R.A Kartini? Peran serta komunitas akar rumput dan pemerintah Kota Malang harus seimbang. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi tentang apa itu kesetaraan gender, mengapa Ia menjadi diskursus yang penting, dan hal-hal apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat. 

Kampanye dan pergerakan tak cukup dilakukan sesekali, namun harus mengakar pada sistem pengajaran di sekolah dan kegiatan-kegiatan sosial baik secara digital maupun secara nyata. Tak kalah penting, menjadikan media digital sebagai alat perang. Ribuan kesempatan kerja, komunitas, dan wadah pengasahan skill tersedia di media digital. 

Cukup berbekal wawasan dan jejaring sosial, seluruh kesempatan itu dapat dengan mudahnya diraih sebagai bekal juang perempuan masa kini. Jika sulit menjumpai sistem kerja berbasis gender yang ramah perempuan, media digital menyediakan solusinya.

Era digitalisasi ini dapat menjadi instrumen penguatan identitas yang prima bagi perempuan. Kita bukanlah second-class citizen melainkan warga negara utuh Indonesia, lengkap dengan hak dan tanggungjawabnya. 

Perkaya diri dengan skill, pelatihan, ilmu dan dialog-dialog yang bermutu. Tinggalkan diskusi-diskusi yang nir manfaat utamanya yang opresif terhadap gender dan seksualitas. 

Relasi antara kekuasaan, politik, dan seksualitas masih menjadi segitiga bermuda bagi perjuangan perempuan Indonesia. Tak hanya generasi kita yang akan menuai pahitnya sistem patriarki yang opresif, namun juga generasi-generasi setelah kita. 

Lebih elok jika anak-anak, dan cucu perempuan kita di masa depan mewarisi sifat-sifat tangguh, wawasan, skill, dan pengetahuan dari para pendahulunya. Suatu suara kesetaraan yang pada akhirnya didengar. Suara yang digemakan melalui door duisternis tot Licht dari panutan kita, R.A Kartini.

***

*) Oleh : DR. Atika Candra Larasati, S.IP., M.SI.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.