TIMES JATIM, BONDOWOSO – Dalam beberapa waktu terakhir, konsep pendidikan bergaya militer semakin mendapat sorotan. Disiplin tinggi, kepemimpinan yang kuat, serta kesiapan mental dan fisik menjadi daya tarik utama pendekatan ini.

Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Tren ini sejalan dengan beberapa kebijakan pemerintah yang mengarah pada pendekatan serupa, seperti retret menteri, retret kepala daerah, program makan bergizi gratis yang dikelola di dapur militer dan pendistribusiannya, serta terkini rencana revisi Undang-Undang TNI.

Tren ini bisa dilihat sebagai bagian dari perubahan sosial dan politik yang lebih luas, yang mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap stabilitas, ketertiban, dan efisiensi.

Salah satu indikasi menguatnya pendekatan militer dalam berbagai aspek kehidupan adalah pelaksanaan retret menteri dan kepala daerah. Dalam praktik ini, pejabat negara dikumpulkan dalam lingkungan yang lebih tertutup dan terkendali untuk mengikuti pelatihan, diskusi, serta pembinaan kepemimpinan.

Ini mirip dengan konsep pelatihan di lingkungan militer, di mana disiplin ketat, loyalitas, dan tanggung jawab menjadi elemen utama. Hal ini mencerminkan adanya upaya sistematis untuk membentuk kepemimpinan yang lebih tegas dan disiplin, yang mungkin terinspirasi dari struktur komando militer.

Jika kepemimpinan nasional mulai mengadopsi pola pikir dan metode militer, maka bukan tidak mungkin pendidikan yang menekankan kedisiplinan dan kepatuhan akan semakin diminati. Pendidikan bergaya militer bukan hanya diterapkan di sekolah khusus, tetapi bisa saja merembes ke dalam sistem pendidikan nasional secara lebih luas.

Program makan bergizi gratis yang dikelola dan didistribusikan dari dapur militer juga memperkuat kesan bahwa pendekatan militer sedang diadopsi dalam kehidupan sipil. Militer dikenal dengan sistem logistik yang efisien dan ketat dalam pengelolaan sumber daya.

Jika konsep ini diterapkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, maka bisa menjadi model yang efektif dalam mengatasi masalah gizi dan ketahanan pangan.

Pertanyaan yang muncul adalah, apakah keterlibatan militer dalam aspek-aspek sipil ini akan memberikan manfaat jangka panjang atau justru menjadi alat kontrol yang lebih luas? Sebab, pola ini bisa saja menumbuhkan ketergantungan pada struktur yang lebih otoritatif, di mana setiap aspek kehidupan diatur dengan ketat oleh sistem yang hierarkis.

Revisi Undang-Undang TNI yang sedang dibahas juga menjadi bagian dari narasi ini. Jika revisi bertujuan untuk memperluas peran militer dalam kehidupan sipil, maka itu bisa menjadi pertanda bahwa pendidikan bergaya militer bukan hanya sekadar tren, tetapi bagian dari perubahan sistemik dalam kebijakan negara.

Di beberapa negara, sistem pendidikan militer memang sudah diterapkan untuk membangun kedisiplinan generasi muda, tetapi seringkali dikritik karena membatasi kebebasan berpikir dan kreativitas.

Jika revisi Undang-Undang TNI berfokus pada penguatan sumber daya manusia, maka akan dapat berkontribusi besar dalam membentuk generasi muda yang lebih disiplin, tangguh, dan siap menghadapi tantangan global.

Pendekatan militer dalam pendidikan, jika diterapkan dengan tepat, dapat menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama tim, serta ketahanan mental dan fisik. Hal ini dapat menjadi modal berharga dalam menghadapi dunia yang semakin kompetitif dan dinamis.

Pendekatan ini juga perlu diseimbangkan dengan nilai-nilai demokrasi, kreativitas, dan inovasi agar tidak hanya menghasilkan individu yang patuh pada aturan, tetapi juga kritis dan adaptif terhadap perubahan.

Model pendidikan yang mengadopsi unsur-unsur militer akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan metode pembelajaran yang fleksibel dan berbasis problem-solving.

Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan tidak hanya kuat secara fisik dan mental, tetapi juga memiliki kecerdasan dan keterampilan untuk menghadapi tantangan dunia yang terus berkembang.

Setiap tren dalam pendidikan atau kebijakan publik tidak muncul dalam ruang hampa. Sebaliknya, tren ini selalu terkait dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Jika pendidikan bergaya militer mulai menjadi idola baru, maka hal ini mungkin mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap ketertiban dan kepastian di tengah situasi yang semakin kompleks.

Di era yang penuh ketidakpastian, masyarakat cenderung mencari sistem yang dapat memberikan rasa aman dan stabilitas. Pendidikan bergaya militer mungkin dianggap sebagai jawaban atas kekhawatiran terhadap lemahnya disiplin, kurangnya kepemimpinan, serta ancaman global yang semakin nyata. Dengan kata lain, tren ini adalah respons terhadap kondisi sosial yang menuntut lebih banyak kontrol dan efektivitas dalam membangun sumber daya manusia.

Sejarah juga mengajarkan bahwa pendekatan yang terlalu kaku bisa menimbulkan masalah baru. Jika pendidikan hanya menekankan kepatuhan tanpa memberikan ruang bagi kreativitas dan kebebasan berpikir, maka hasil akhirnya bisa menjadi kontraproduktif. Sebuah sistem pendidikan yang efektif bukan hanya membentuk individu yang disiplin dan kuat, tetapi juga inovatif dan berpikiran kritis.

Pendidikan bergaya militer memang menawarkan banyak manfaat, terutama dalam membentuk disiplin, kepemimpinan, serta kesiapan mental dan fisik. Namun, penerapannya dalam sistem pendidikan nasional harus dilakukan dengan bijak. Jika terlalu ketat, maka pendidikan bisa kehilangan aspek humanis yang justru dibutuhkan dalam era yang serba dinamis ini.

Tren ini sebaiknya tidak hanya menjadi euforia sesaat, tetapi perlu dikaji secara mendalam. Apakah ini benar-benar solusi yang ideal untuk generasi masa depan, atau justru bisa menjadi sistem yang membatasi kreativitas dan kebebasan berpikir?

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat menyeimbangkan antara disiplin dan inovasi, antara kepatuhan dan kebebasan, serta antara ketegasan dan fleksibilitas. Yang boleh cepak hanya rambutnya, tetapi jangan pada nalar logika berpikirnya.

***

*) Oleh : Mohammad Hairul, Kepala SMPN 1 Curahdami, Bondowoso, Jawa Timur. Instruktur Nasional Literasi-Baca Tulis.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.