TIMES JATIM, SUMEDANG – Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) meminta pemerintah melakukan pengawasan lebih ketat terhadap peredaran pakaian bekas impor.

Pasalnya, pakaian yang dijual secara bebas di lapangan dengan harga murah dinilai dapat melemahkan daya jual  produk-produk serupa hasil Industri Kecil Menengah (IKM). 

"Ya, maraknya pakaian bekas membuat masyarakat mencari pakaian tersebut karena harganya yang sangat murah. Hal Ini memberikan dampak tersendiri, khusus terhadap market IKM menjadi terganggu," kata Ketua IPKB Nendi Herdiaman kepada wartawan di Sumedang Jawa Barat (Jabar), Rabu (2/11/2022).

Nendi menerangkan, jika pemerintah mengawasi secara optimal apalagi dapat mencegah pakaian bekas impor tidak beredar, maka sama artinya dengan pemerintah melindungi pasar IKM. 

Terlebih, sambung Nendi, sejauh ini IKM sangat kesusahan harus terus menekan Harga Pokok Produksi (HPP) agar bisa bersaing dengan pakaian bekas impor. 

"Tentu saja, penekanan HPP di antaranya berpengaruh pada ongkos menjahit. Banyak para penjahit yang kabur dari IKM karena upah menjahit yang terus mengecil agar bisa bersaing," paparnya. 

Begitupun saat ini peminat untuk jadi operator jahit sangat minim masuk ke IKM. Rata-rata yang sudah berpengalaman menjahit lebih memilih ke pabrik garmen yang besar. "Mungkin dikarenakan pabrik-pabrik besar masih sejahtera soal upah kerja," tutur Nendi. 

Namun demikian, Nendi berujar, dalam situasi dan kondisi dampak perang dunia dan resesi seperti sekarang, tak sedikit pabrik-pabrik garmen besar yang memangkas jumlah karyawannya untuk tetap bertahan.

Sehingga, mereka yang di-Putus Hubungan Kerja (PHK) kembali lagi meminta-minta pekerjaan kepada pengusaha konveksi dan lingkaran IKM lain. "Oleh sebab itu, IKM adalah masa depan yang harus dipertahankan. Bahkan, masih menjadi tumpuan banyak orang untuk bertahan hidup," kata Nendi. 

Nendi mengaku, dalam kurun dua tahun terakhir ini sangat kesulitan mencari penjahit. Sedangkan untuk membina penjahit baru, akan lebih sulit tanpa bantuan peran pemerintah. 

"Apalagi pelatihan-pelatihan menjahit yang ada hanya disediakan untuk perusahaan-perusahaan besar. Olehkarena itu, kami berharap pemerintah dapat membantu IKM dengan mengadakan pelatihan serupa supaya makin banyak orang terlatih sampai bekerja di IKM," katanya.

Lebih dari itu, terang Nendi, pemerintah perlu terus mendorong IKM agar naik kelas. Bahkan, sejatinya produk-produk konveksi IKM tidak hanya terhenti di pasar lokal Tanah Abang, Pasar Baru Bandung, atau sampai di sejumlah Distro saja, akantetapi sampai bisa diekspor. 

"Jangan sampai IKM ini bersaing terus di dalam negeri. Terlebih dengan adanya indikasi persaingan kurang sehat. Mengingat, yang dilawan ini adalah peredaran pakaian bekas impor. Yang notabene merupakan pakaian yang murah meriah," tuturnya.

Dikatakan, IPKB juga perlu melakukan terobosan inovatif terkait persaingan global, kecenderungan pasar luar negeri dan dalam negeri.

Kemudian, dapat membuka dan menggiatkan ekspor ke negara baru sebagai alternatif tanpa mengenyampingkan kualitas produknya. Namun, rencana-rencana itu akan sulit tercapai jika pemerintah berpangku tangan. 

"Ya, paling tidak untuk tetap membiarkan pasar dalam negeri atau IKM ini kembali sehat dengan mencegah peredaran pakaian bekas impor oleh pemerintah. Lalu, inovasi lainnya kami berharap adanya penemuan bahan baku yang lebih murah dari sebelumnya," tandas Ketua IPKB, Nendi Herdiaman di Sumedang Jabar. (*)