TIMES JATIM, BANYUWANGI – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dan Konservasi Indonesia guna memperkuat transformasi industri udang nasional.

Ya, upaya tersebut ditandai dengan digebernya Lokakarya "Penguatan Transformasi Industri Budidaya Udang Nasional" sekaligus peluncuran Tim Pelaksana Budidaya Udang Berkelanjutan di Kokoon Hotel, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, pada Rabu (10/12/2025).

Hadir dalam acara, Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan, Cahyadi Rasyid, Senior Ocean Program Advisor Konservasi Indonesia, Victor Nikijuluw, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Suasana lokakarya "Penguatan Transformassi Industri Budidaya Udang Nasional". (FOTO: Ikromil Aufa/TIMES Indonesia)

Selain itu, turut hadir Kepala Dinas Perikanan Banyuwangi, Suryono Bintang Samudra, perwakilan dari perguruan tinggi, berbagai asosiasi seperti Shrimp Club Indonesia, Forum Udang Indonesia, Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia, serta instansi terkait lainnya.

Isu Radioaktif Jadi Momentum Perkuat Tata Kelola Udang Nasional

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan, Cahyadi Rasyid, dalam sambutannya menyampaikan bahwa industri udang Nusantara sedang berada dalam fase penting. Berbagai isu besar seperti polemik Cesium-137 alias radioaktif, menuntut adanya langkah bersama yang solid agar sektor ini tetap tangguh.

“Kita sempat terpukul oleh berbagai isu nasional, namun berkat kerja sama yang baik antara satgas dan para pelaku usaha, tantangan itu dapat kita tangani bersama. Kuncinya adalah kolaborasi,” kata Cahyadi, Rabu (10/12/2025).

Cahyadi menyebut bahwa peluncuran Tim Pelaksana Budidaya Udang Berkelanjutan di Banyuwangi, dapat menjadi contoh pembentukan tim sejenis di tingkat nasional.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), masih Cahyadi, mulai menyusun master plan udang nasional yang dapat memperkuat arah kebijakan sektor ini ke depan.

Cahyadi menuturkan bahwa potensi ekonomi udang Banyuwangi yang mencapai Rp 3,5 triliun, sebagai bukti besarnya kontribusi sektor ini bagi daerah. Cahyadi juga mendorong perluasan pasar domestik melalui Perpres Gerakan Makan Ikan serta sinergi dengan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami berharap lokakarya ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat transformasi industri udang berkelanjutan,” ujarnya.

Potensi Tambak Besar Jadi Modal Banyuwangi Dukung Transformasi Nasional

Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, mengatakan bahwa Bumi Blambangan memiliki potensi tambak yang besar dan pelaku usaha yang aktif.

Dengan hadirnya tim pelaksana ini, Mujiono optimis pengembangan budidaya udang bisa berjalan lebih terarah, dan memberi manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kami berkomitmen menjadi bagian dari transformasi nasional dan siap mendukung kolaborasi lintas pihak untuk menjawab tantangan industri udang ke depan,” ucapnya.

Pendekatan Yurisdiksi Jadi Kunci Perbaikan Tata Kelola Industri Udang

Sementara itu, Senior Ocean Program Advisor Konservasi Indonesia, Victor Nikijuluw, menjelaskan bahwa pihaknya tengah mendorong pendekatan yurisdiksi dalam membangun industri udang.

Menurut Victor, pendekatan tersebut memastikan setiap level pemerintahan mulai nasional, provinsi, hingga kabupaten memiliki kewenangan yang jelas dalam mengatur sektor perikanan dan tata ruang pesisir.

“Kami berharap Banyuwangi bisa menjadi contoh bagaimana pendekatan yurisdiksi dijalan dengan baik. Peluncuran Tim Pelaksana Budidaya Udang Berkelanjutan ini adalah langkah penting, karena tim lintas instansi ini menjadi syarat utama dalam penerapan jurisdictional approach,” ungkapnya.

Victor berharap, forum lokakarya ini mampu membangun benang merah dan konektivitas antar pemangku kepentingan, sehingga tata kelola industri udang di Banyuwangi dapat berjalan lebih baik. (*)