Sidoarjo – Bupati Sidoarjo, Subandi mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Hal itu disampaikannya saat audiensi bersama jajaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur di ruang transit Pendopo Delta Wibawa, Senin (2/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Subandi mengapresiasi berkembangnya kawasan industri halal Safe n Lock di Sidoarjo. Ia juga menyebut proses sertifikasi halal melalui Dinas Pertanian telah berjalan, namun perlu diperkuat dengan kolaborasi lintas perangkat daerah.

“Alhamdulillah, industri halal sudah ada di Sidoarjo. Sertifikasi halal di Dinas Pertanian juga sudah berjalan. Mudah-mudahan kita bisa mengajak UMKM yang belum memiliki sertifikasi untuk segera mendaftar, sehingga seluruh produk yang dipasarkan benar-benar sudah bersertifikat halal,” ujarnya.

Subandi meminta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pendataan detail terhadap UMKM yang sudah maupun belum memiliki sertifikat halal. Data yang akurat dinilai penting untuk mempercepat fasilitasi.

“Tadi disampaikan masih ada biaya Rp200 ribu dengan kuota gratis yang cukup besar. Kalau kuota itu habis, minimal Pemkab Sidoarjo bisa memfasilitasi agar seluruh UMKM di Sidoarjo memiliki sertifikat halal,” tegasnya.

Baca juga

Target PAD Naik 25 Persen, Pemkot Probolinggo Waspadai Belanja Wajib Pendidikan dan Kesehatan

Ia juga menekankan pentingnya kepastian regulasi produk halal di tengah dinamika perdagangan internasional. Menurutnya, sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, produk UMKM harus memiliki kejelasan dan jaminan halal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Sementara itu, perwakilan BPJPH Jawa Timur, Muhammad Fauzi, menyampaikan bahwa mulai 18 Oktober 2026 seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, termasuk produk UMKM.

Karena itu, percepatan sertifikasi menjadi langkah strategis agar pelaku usaha tetap bisa beroperasi dan menjaga perputaran ekonomi.

“BPJPH menyiapkan 1.350.000 kuota sertifikat halal gratis, dengan alokasi Jawa Timur sebanyak 216.986 kuota. Jika hingga Juni kuota tersebut bisa terserap, maka kita berpeluang memperebutkan kuota nasional. Sementara Sidoarjo baru mencapai 38.000 sertifikat, sehingga perlu dukungan Pemkab dan kolaborasi lintas OPD agar bergerak cepat,” jelasnya.

Baca juga

BPC HIPMI Kabupaten Probolinggo Dukung Jatim Tuan Rumah Munas XVIII HIPMI 2026

Ia juga mendorong pembentukan ekosistem halal seperti Zona KHAS (Kuliner, Halal, Aman, dan Sehat) untuk memperkuat pemasaran produk UMKM.

Di akhir pertemuan, Subandi berharap pelaku UMKM semakin proaktif mengurus sertifikasi halal demi meningkatkan daya saing produk lokal.

“Harapannya kita punya data detail, mana yang sudah dan mana yang belum. Dengan data yang update, mekanisme pemasaran akan lebih mudah, terutama untuk produk yang benar-benar sudah tersertifikasi,” pungkasnya. (*)