PROBOLINGGO – Kota Probolinggo masih menghadapi pekerjaan rumah besar di sektor pendidikan. Data terbaru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatat sebanyak 1.800 anak tidak lagi berada di bangku sekolah. Angka tersebut merupakan hasil validasi lapangan dengan sistem by name by address.

Temuan ini menjadi dasar digelarnya Gerakan Sinergi Aksi Holistik Berbasis Area Terpadu Pengentasan Anak Tidak Sekolah (SAHABAT ATS), Senin (2/3/2026), di Aula Kantor Kelurahan Jrebeng Lor.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Siti Romlah, menyebutkan 1.800 anak tidak sekolah tersebut tersebar di berbagai kelurahan. Pendekatan dilakukan secara bertahap, dan Kelurahan Jrebeng Lor menjadi salah satu titik awal dengan 66 anak yang masuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS).

“Kita tidak bisa bekerja sporadis. Dengan data yang sudah valid, kami bisa menentukan intervensi yang tepat untuk masing-masing anak,” ujar Siti Romlah.

Dari 66 anak di Kelurahan Jrebeng Lor, sembilan anak masuk kategori Lulus Tidak Melanjutkan (LTM), yakni telah menyelesaikan jenjang pendidikan namun tidak melanjutkan ke tingkat berikutnya. Sebanyak 32 anak tercatat Belum Pernah Bersekolah (BPB), dan 15 lainnya putus sekolah atau drop out.

Baca juga

Hasil Kolaborasi di Bulan Suci, TP PKK Kabupaten Madiun Bagikan 1500 Paket Takjil

Data tersebut menunjukkan persoalan anak tidak sekolah memiliki latar belakang yang beragam sehingga tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan seragam. Sejumlah faktor yang ditemukan antara lain kendala biaya, pernikahan dini, hingga kondisi disabilitas yang belum terfasilitasi.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menegaskan data by name by address menjadi fondasi agar program pengentasan ATS tepat sasaran. Ia meminta seluruh unsur, mulai dari camat, lurah, hingga ketua RT/RW, terlibat aktif dalam pendampingan.

“Kita harus tahu persis mengapa anak-anak ini tidak sekolah. Jangan sampai kita memberikan solusi yang tidak sesuai dengan masalahnya,” jelas Aminuddin.

Pemerintah Kota Probolinggo menyiapkan sejumlah opsi bagi anak-anak yang putus sekolah, di antaranya Program Kejar Paket A, B, dan C. Selain itu, tersedia pula beasiswa hingga jenjang perguruan tinggi bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan.

Baca juga

DPRD Jatim dan Disbudpar Jatim Komitmen Perkuat Eksistensi Budaya

Ijazah formal dinilai penting sebagai syarat untuk mengakses pekerjaan yang layak. Dengan 1.800 anak yang telah terpetakan, pemerintah optimistis angka tersebut dapat ditekan secara signifikan melalui intervensi terarah dan kolaborasi lintas sektor.

Keberhasilan program ini, lanjutnya, tidak hanya bergantung pada dinas pendidikan, tetapi juga pada kesadaran bersama bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab kolektif. (*)