TIMES JATIM, MALANG – Alokasi anggaran yang direncanakan di RAPBD Kabupaten Malang 2026 diperkirakan turun. Belanja untuk beberapa program kegiatan diperkirakan berkurang. 

Anggaran belanja dan pembiayaan kegiatan salah satunya bakal dialami untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang. Informasinya, pagu anggaran sementara dari RAPBD Tahun 2026 untuk DPKP Cipta Karya ini sebesar Rp 120-121 miliar. 

"Pada tahun anggaran 2026 nanti, dimungkinkan ada penurunan anggaran yang kamu kelola. Pagu sementara anggaran dari RAPBD, informasinya 120 miliar sekian," terang Plt. Kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Johan Dwijo Saputro, kepada TIMES Indonesia, Selasa (7/10/2025). 

Disinggung penggunaan anggaran di perangkat daerah DPKPCK, Johan menyebut, disesuikan program atau kegiatan yang sudah masuk dalam perencanaan SIPD Kabupaten Malang. 

Menurutnya, tiap tahun hampir semua desa mengajukan proposal bantuan pembangunan. Ini belum termasuk yang melalui musrenbang. 

"(Proposal) rencana pembangunan yang diajukan tentu semunya prioritas sesuai kebutuhan. Maka, alokasi anggaran di kami juga prioritas untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Ya, memang belum bisa secara merata untuk semua desa," terang Johan. 

Ia lalu mencontohkan, program untuk perbaikan RTLH, jumlahnya saat ini tercatat masih 6.900 lebih rumah tak layak huni se Kabupaten Malang. 

"Dengan alokasi anggaran yang ada, bantuan untuk program tidak bisa untuk semua. Kemampuan anggaran yang bisa digunakan hanya untuk 300 unit rumah per tahun. Itu pun sifatnya bantuan stimulan," jelas Johan. 

Dari pagu anggaran yang bakal diterima pada 2026 tersebut, sebut Johan, termasuk anggaran operasional rutin dan belanja pegawai di DPKPCK dipastikan naik. Yakni, menjadi sekitar Rp 40 miliar lebih. 

Kebaikan belanja pegawai ini, menuurtnya karena status pegawai yang kini PPPK, sehingga ada kenaikan besaran gaji. Kenaiknya antara 10 sampai 20 persen dibanding tahun sebelumnya. 

Terpisah, Ketua Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto menyatakan, memang akan ada penurunan pagu anggaran di APBD untuk tahun anggaran 2026.

"Ada kemungkinan penurunan anggaran di APBD 2026, pada Dana Transfer Pusat ke Daerah yang turun dari semua sumber dana. Penurunannya diperkirakan kurang lebih Rp 540 miliar," terang Tomie. 

Disinggung besaran alokasi sementara yang direncanakan turun pada Perangkat Daerah (PD), Tomie menyebut saat ini pihaknya di TAPD Kabupaten Malang msh proses menghitung. (*)