JAKARTA – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyuarakan keprihatinan atas ketentuan dalam perjanjian perdagangan terbaru antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat. Klausul tersebut dinilai berpotensi membatasi kewenangan pemerintah Indonesia dalam mewajibkan platform digital asal AS membayar kompensasi atau lisensi kepada perusahaan pers Indonesia.

Menurut AMSI, ketentuan itu berisiko bertentangan dengan arah kebijakan nasional yang selama ini mendorong hubungan lebih adil antara platform digital dan perusahaan pers. Kebijakan nasional telah mengatur mekanisme lisensi berbayar serta skema bagi hasil atas pemanfaatan konten berita.

AMSI menilai munculnya klausul tersebut tidak terlepas dari tekanan politik dan ekonomi Amerika Serikat terhadap Indonesia. Situasi ini menempatkan pemerintah pada posisi dilematis: menjaga hubungan dagang bilateral sekaligus melindungi kepentingan industri pers dan kedaulatan kebijakan digital.

Indonesia sebelumnya telah mengambil langkah progresif melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas.

"Kebijakan tersebut lahir dari kesadaran bahwa jurnalisme adalah barang publik (public good) dan bahwa keberlanjutan media nasional merupakan prasyarat bagi demokrasi yang sehat," ujar Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/2/2026).

Namun, larangan kewajiban kompensasi terhadap platform digital berpotensi memperlebar ketimpangan nilai ekonomi antara platform global dan penerbit lokal. Industri media selama ini sudah menghadapi tekanan berat akibat perubahan algoritma, dominasi distribusi oleh platform teknologi, serta pergeseran belanja iklan digital.

Baca juga

AMSI Harap Keseimbangan Perdagangan dan Perlindungan Industri Media

Meski demikian, AMSI tetap optimistis platform digital global akan terus membutuhkan kerja sama dengan perusahaan pers Indonesia. Konten jurnalistik berbasis fakta, investigasi, dan pelaporan mendalam dinilai tetap menjadi fondasi kredibilitas ekosistem informasi digital.

Dalam era kecerdasan buatan (AI), ketergantungan platform terhadap data dan konten jurnalistik kredibel justru meningkat. Karena itu, AMSI berharap perubahan kerangka perjanjian dagang tidak otomatis menghentikan kemitraan lisensi antara platform dan penerbit.

AMSI juga meminta Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk konsisten melindungi kepentingan perusahaan pers nasional. Perlindungan ini dinilai semakin krusial ketika konten jurnalistik digunakan untuk pelatihan large language models, ringkasan otomatis, dan layanan generative AI.

Prinsip yang Didorong AMSI

AMSI menegaskan hubungan antara platform AI dan penerbit harus dibangun di atas prinsip: Kompensasi adil atas penggunaan konten jurnalistik; Transparansi distribusi dan pemanfaatan konten; Pengakuan hak cipta dan hak ekonomi penerbit; Mekanisme negosiasi kolektif yang setara.

"Tanpa kerangka tersebut, risiko eksploitasi konten jurnalistik Indonesia dinilai semakin besar, sementara manfaat ekonominya berpotensi mengalir ke luar negeri," ujar Wahyu Dhyatmika.

Baca juga

Kuliner di Pasar Takjil Ramadan Banyuwangi Aman dan Bebas dari Bahan Berbahaya

AMSI menegaskan kebijakan perdagangan internasional tidak boleh menggerus kedaulatan Indonesia dalam mengatur ekosistem informasi domestik. Media nasional dipandang bukan sekadar entitas bisnis, melainkan infrastruktur demokrasi dan bagian dari ketahanan informasi nasional.

Organisasi ini berharap pemerintah tetap memastikan implementasi perjanjian perdagangan memberi ruang kebijakan (policy space) bagi negara untuk: mengatur hubungan platform digital dan perusahaan pers; mengembangkan regulasi AI yang adil; dan menjamin keberlanjutan media nasional sebagai pilar demokrasi.

AMSI menyatakan siap berdialog dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan solusi yang menjaga keseimbangan antara kepentingan perdagangan internasional dan perlindungan industri pers nasional. (*)