TIMES JATIM, MALANG – Wacana kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat tengah dihadapi Pemkab Malang tahun anggaran 2026 mendatang. Nilainya, diperkirakan sebesar Rp574 miliar. 

Rencana turunnya alokasi Dana Transfer untuk Kabupaten Malang ini menjadi atensi serius  DPRD Kabupaten Malang, yang meminta kajian ulang kebijakan fiskal 2026 melalui Kemendagri belum lama ini. 

Konsekuensi pengurangan alokasi Dana Transfer sekitar Rp 574 miliar ini, diperkirakan berdampak pada rincian penurunan pada DBH, DAU, DAK Fisik, dan Dana Desa dalam APBD Kabupaten Malang tahun 2026 nanti.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sudarman menyampaikan, pengurangan Dana Transfer pemerintah oleh Menteri Keuangan itu memang akan sangat berdampak untuk Kabupaten Malang. 

"Karena dipotong sampai sebesar 574 miliar, atau prosentasenya sekitar 15 persen, yang jelas kalau itu terjadi Pemerintah Kab Malang harus mau menerima, tetapi tidak harus berputus asa. Tentu kita harus mencari opsi-opsi lain untuk menutupi kekurangan itu nantinya," kata Sudarman, Selasa (21/10/2025). 

Skema opsi yang bisa dilakukan, kata Sudarman, Pemkab Malang harus bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Meski, menurutnya jika harus menaikkan PAD, sepertinya sudah sangat berat.

"Untuk PAD, kalau kita mau menaikkan pajak daerah misalnya, hari ini menaikkan pajak sangat sensitif. Dan kondisi ekonomi masyarakat sekarang kan sudah berat. Kalau bukan dibebani kenaikan pajak lagi semakin berat, juga kasihan masyarakat kita," ungkapnya.

Sudarman menambahkan, Pemkab Malang tentunya tetap harus berusaha bisa menaikkan pendapatan asli daerah.

Sebaliknya, ketika PAD Kabupaten Malang sudah mentok tidak bisa didongkrak lagi, pilihannya mau tidak mau harus dilakukan efisiensi anggaran. 

"Artinya, anggaran-anggaran yang tidak efektif, tidak produktif harus dipangkas. Belanja makan minum misalnya, tidak apa-apa kalau harus dipangkas. Misalkan rapat-rapat ini tidak ada makan minum, sudah cukup air putih, tidak apa-apa," tandas anggota dewan Fraksi Partai Golkar ini. 

Dalam efisiensi anggaran nantinya, kata Sudarman, terpenting untuk masyarakat tidak terkurangi, seperti untuk pembangunan apapun tidak bisa diotak-otik dan dipertahankan. 

"Anggaran yang menyentuh masyarakat itu, ya jangan sampai di-efisiensi, seperti untuk pembangunan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi," ujarnya. (*)