TIMES JATIM, BONDOWOSO – Penutupan kawasan wisata Air Terjun Kalipait di Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, menuai kritik dari Komunitas Sarka Space. 

Komunitas pengelola sampah berbasis masyarakat ini menilai kebijakan tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Sarka Space, yang dikenal dengan sebutan Roma Sarka Bondowoso, berarti rumah sampah dalam bahasa Madura. Mereka menilai penutupan kawasan wisata akibat sampah bukanlah solusi, melainkan bentuk penghindaran masalah.

Koordinator Sarka Space Bondowoso, Ahmad Quraisy menegaskan, penanganan lingkungan selama ini masih sebatas menutup ruang publik ketika persoalan muncul, bukan menyelesaikan akar masalahnya.

“Ketika sampah tidak mampu dikelola, yang dikorbankan justru masyarakat dan ruang publik. Sampah tidak hilang karena lokasi ditutup, hanya dipindahkan. Sama seperti tanggung jawab yang terus dilempar dari satu kebijakan instan ke kebijakan instan lainnya,” ujar Quraisy.

Menurutnya, kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena Bondowoso sedang berada dalam tahapan krusial revalidasi Ijen UNESCO Global Geopark.

Pengelolaan lingkungan, tata kelola sampah, dan keterlibatan masyarakat merupakan indikator utama dalam penilaian geopark.

“Geopark bukan sekadar soal keindahan geologi, tetapi tentang bagaimana wilayah mampu mengelola dampak aktivitas manusia secara bertanggung jawab dan berkelanjutan,” katanya.

Ia menilai kebijakan reaktif terhadap sampah, ditambah kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bondowoso yang disebut mendapat “kartu merah”, berpotensi memberi sinyal negatif dalam proses revalidasi geopark.

“Ini bukan hanya soal citra, tetapi tentang konsistensi antara narasi pariwisata berkelanjutan dan praktik kebijakan di lapangan,” tegas dia dalam keterangannya seperti dikutip TIMES Indonesia.

Quraisy bahkan menyebut, penutupan Kalipait sebagai pengakuan diam-diam bahwa pemerintah daerah kalah menghadapi persoalan sampah.

“Kalah karena enggan membangun sistem, kalah karena menutup mata terhadap potensi kolaborasi, dan kalah karena memilih langkah yang terlihat tegas tapi kosong isi. Hari ini Kalipait, besok entah di mana lagi,” ujarnya.

Ia juga menyayangkan tidak adanya komunikasi dengan komunitas maupun pihak lain sebelum penutupan dilakukan, meskipun selama ini Sarka Space kerap dilibatkan dalam diskusi soal Surat Edaran (SE) persampahan dan krisis iklim bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda.

“Wilayah BKSDA itu masih masuk Bondowoso. Seharusnya ada komunikasi sebelum penutupan,” katanya.

Meski demikian, Sarka Space masih membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menangani persoalan sampah secara bersama-sama.

“Selalu dibilang butuh anggaran, padahal kami tidak selalu butuh anggaran. Yang kami butuhkan adalah kerja bersama. Tanpa bantuan pemerintah pun kami bisa ikut lomba dan mengajukan program,” pungkasnya.

Sementara itu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) resmi menutup akses wisata ke Air Terjun Kalipait. Meski belum dikelola secara resmi sebagai destinasi wisata, kawasan tersebut kerap dikunjungi wisatawan karena keunikan air terjun berair asam yang berasal dari aliran Danau Kawah Ijen.

Kalipait sendiri merupakan salah satu situs geologi dalam kawasan Ijen UNESCO Global Geopark Bondowoso–Banyuwangi.

Koordinator RKW 15 TWA Kawah Ijen, Rusdi Santoso menyebut, penutupan dilakukan karena banyaknya sampah yang ditinggalkan pengunjung.

“Keluhan soal sampah pengunjung cukup sering, karena itu akses ke Kalipait ditutup sementara,” ujarnya, Sabtu (27/12/2025) lalu.

Ia menjelaskan, penutupan akan berlangsung hingga sarana dan prasarana pendukung serta petugas pengawasan tersedia.

“Ditutup sampai ada fasilitas pendukung dan petugas yang siap,” tambahnya.

Ketua Pengurus Harian Ijen Geopark (PHIG) Bondowoso, Tantri Raras Ayuningtias, menegaskan bahwa Kalipait berada di kawasan Taman Wisata Alam (TWA), sehingga pengelolaannya harus mengikuti kebijakan konservasi BKSDA.

“Itu kawasan konservasi, bukan destinasi wisata umum. Kalau dimanfaatkan, harus sesuai aturan BKSDA,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Bondowoso serta BUMDes Kalianyar sempat mengajukan diri sebagai pengelola, namun hingga kini belum tercapai kesepakatan.

“Informasi dari BKSDA, memang belum ada pengelola yang dianggap tepat,” pungkasnya, Senin (5/1/2026). (*)