TIMES JATIM, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 18-19 Maret 2025.

Keputusan ini juga mencakup suku bunga Deposit Facility di 5,00% dan Lending Facility di 6,50%. Kebijakan ini diambil untuk menjaga inflasi dalam rentang sasaran 2,5±1% pada 2025-2026, mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang tinggi.

Strategi BI dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi
BI menegaskan komitmennya untuk terus memantau prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ruang penurunan BI-Rate akan dimanfaatkan dengan mempertimbangkan pergerakan nilai tukar Rupiah.

Selain itu, BI mengoptimalkan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. "Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan ruang penurunan BI-Rate dengan mempertimbangkan pergerakan nilai tukar Rupiah," kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso dalam pernyataan resminya, Rabu (19/3/2025).

Salah satu kebijakan utamanya adalah Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), yang diarahkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas, seperti UMKM dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah.

Penguatan Sistem Pembayaran dan Digitalisasi
BI juga fokus pada penguatan sistem pembayaran, khususnya melalui digitalisasi. Langkah-langkah yang diambil meliputi:

1. Ekspansi QRIS: Meningkatkan akseptasi QRIS melalui sinergi dengan program pemerintah untuk pertumbuhan inklusif dan efisiensi transaksi ritel antarnegara.

2. QRIS Cross-Border: Memanfaatkan kerja sama QRIS lintas batas di destinasi pariwisata dan meningkatkan literasi keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

3. Infrastruktur Pembayaran: Memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran.

Strategi Operasi Moneter dan Stabilisasi Rupiah
BI menguatkan strategi operasi moneter pro-market untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Langkah-langkahnya meliputi:

• Optimalisasi instrumen moneter seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).

• Mempertahankan struktur suku bunga yang menarik bagi aliran modal asing.

• Memperkuat transaksi term-repo dan swap valas.

• Meningkatkan peran Primary Dealer (PD) dalam transaksi SRBI di pasar sekunder.

Untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah, BI melakukan intervensi di pasar valas melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Sinergi dengan Pemerintah dan KSSK
BI memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam tujuh area kebijakan, antara lain:

1. Stabilisasi nilai tukar Rupiah.

2. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal.

3. Dukungan pembiayaan ekonomi melalui KLM.

4. Akselerasi transformasi digital.

5. Penguatan hilirisasi dan ketahanan pangan.

6. Pengembangan ekonomi hijau, syariah, dan inklusi.

7. Pembangunan sumber daya manusia.

Selain itu, BI bekerja sama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

BI juga memperluas kerja sama internasional di bidang kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal. BI turut memfasilitasi promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bersama instansi terkait. (*)