TIMES JATIM, SIDOARJO – Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten Sidoarjo dinilai belum mencerminkan keadilan. Skema bantuan pendidikan tersebut dianggap masih lebih menguntungkan sekolah besar dibandingkan sekolah kecil yang minim sumber dana.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, menyebut banyak sekolah kecil di Sidoarjo yang mengalami stagnasi karena keterbatasan dana. Kondisinya memprihatinkan, bahkan ada yang bertahan sekadar agar tidak tutup.

“Kami minta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema penyaluran BOSDA yang selama ini belum mencerminkan rasa keadilan untuk sekolah kecil,” ujar Tarkit, Rabu (15/10/2025).

Tarkit yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo itu menegaskan, pihaknya kerap menerima keluhan dari masyarakat terkait ketimpangan penyaluran dana BOSDA.

Menurutnya, sekolah-sekolah kecil yang hanya memungut SPP Rp50 ribu sampai Rp100 ribu per bulan, justru mendapat besaran bantuan yang sama dengan sekolah besar yang SPP-nya mencapai jutaan rupiah.

“Ada sekolah yang SPP-nya cuma Rp50 ribu, tapi dapat BOSDA sama dengan sekolah yang SPP-nya jutaan. Ini kan nggak adil,” ujarnya dengan nada tegas.

Tarkit mencontohkan, ada sekolah swasta besar di Sidoarjo yang memungut SPP hingga Rp3 juta per bulan, namun tetap menerima dana BOSDA dengan nominal besar.

“Saya tahu ada satu sekolah yang dapat BOSDA sampai Rp1 miliar. Sementara banyak sekolah kecil hidup segan mati tak mau. Kalau mau adil, bantu yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.

Politikus asal Kecamatan Gedangan itu meminta, pemerintah daerah seharusnya membedakan antara sekolah besar yang sudah mandiri secara finansial dengan sekolah kecil yang masih kesulitan.

“Adil itu bukan berarti sama rata. Yang lemah justru harus lebih dibantu. Kalau semua dapat sama besar, sekolah kecil makin tertinggal,” tandasnya.

Selain itu, Tarkit juga menyoroti perubahan orientasi pengelola pendidikan yang kini cenderung berorientasi pada keuntungan. “Dulu orang mendirikan sekolah karena panggilan sosial. Sekarang banyak yang semata-mata mencari profit. Ini perlu kita sadari bersama,” katanya.

DPRD Sidoarjo, lanjut Tarkit, akan meminta Dinas Pendidikan untuk mendata ulang penerima BOSDA agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

“Komisi kami sudah minta data lengkap ke dinas. Kami ingin tahu per kluster: berapa SPP tiap sekolah, berapa penerimaannya, dan siapa yang betul-betul layak. Nantinya, eksekutif dan legislatif bisa duduk bersama mencari formulasi yang lebih adil,” pungkasnya. (*)