TIMES JATIM, BANYUWANGI – Tingginya angka ketidakhadiran pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi (Pilkada Banyuwangi) Tahun 2024 memunculkan keprihatinan di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. 

Berdasarkan data awal, angka partisipasi pemilih di sejumlah wilayah Kabupaten Banyuwangi tercatat sangat rendah, bahkan lebih rendah dari target yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Kondisi tersebut membuat DPRD Banyuwangi memutuskan untuk memanggil KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi untuk memberikan klarifikasi terkait permasalahan tersebut.

“Partisipasi pemilih Pilkada diprediksi sekitar 57 persen, jauh dari target yang kami minta yakni minim 75 persen,” kata Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, Senin (2/12/2024).

Politisi Golkar ini menyebut terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab masyarakat enggan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Salah satunya akibat pelaksanaan Pilkada yang berdekatan dengan Pilpres dan Pileg 2024 lalu.

Meski demikian, Komisi I DPRD Banyuwangi berencana memanggil KPU dan Bawaslu untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada. Menurutnya, hal ini dianggap penting guna mengidentifikasi kendala yang terjadi. 

“Dalam waktu dekat kami pasti akan panggil baik KPU dan Bawaslu,” tegasnya.

Rifa menekankan pentingnya perbaikan menyeluruh dalam proses sosialisasi dan pelibatan masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan antusiasme pemilih pada pemilu mendatang.

“Kami tidak ingin kejadian ini terulang. Ke depan, upaya kolaboratif antara penyelenggara dan pemerintah sangat diperlukan agar target partisipasi tercapai,” ungkapnya. 

Disisi lain, Rifa mengapresiasi pelaksanaan Pilkada yang berlangsung aman dan kondusif, berkat kerja keras seluruh pihak baik TNI, Polri, penyelenggara Pilkada, hingga masyarakat.

“Kami bersyukur Pilkada berjalan aman. Namun, kedepan menjadi refleksi agar kita lebih baik dalam merancang strategi partisipasi masyarakat,” imbuhnya. (D)