TIMES JATIM, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, menyampaikan bahwa pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara) akan dilakukan secara bertahap dari tahun ini hingga 2029, dengan fokus pada tiga prioritas.

"Pemindahan ASN dilakukan secara bersama-sama semua kementerian dengan tiga prioritas. Bukan kementerian tertentu yang pindah lebih dulu, tapi semua kementerian pindah bertahap," katanya yang dikutip TIMES Indonesia dalam rilis Humas Otorita IKN, Jum'at (19/4/2024).

Perlu diketahui, Jumlah keseluruhan ASN yang akan dipindahkan secara bertahap ke IKN adalah sebanyak 32.937 pegawai. Ini mencakup pemindahan prioritas 1, yang melibatkan 179 unit pejabat eselon 1 dari 38 kementerian/lembaga, dengan total ASN yang dipindahkan mencapai 11.016 pegawai.

Pemindahan prioritas kedua, yang melibatkan 91 unit pejabat eselon 1 dari 29 kementerian/lembaga, menghasilkan total 6.884 pegawai yang dipindahkan ke IKN.

Sementara itu, dalam prioritas pemindahan ketiga, terlibat 378 unit eselon 3 dari 50 kementerian/lembaga, yang mengakibatkan jumlah total 14.237 ASN yang dipindahkan ke IKN.

"Jumlah ASN yang pindah pada masing-masing prioritas ini, di dalamnya termasuk pimpinan instansi, jabatan pimpinan tinggi (JPT) Madya, JPT Pratama, jabatan administrator, jabatan fungsional, dan pelaksana," ucapnya.

Selain pemindahan ASN, berbagai langkah telah dipersiapkan untuk mengisi posisi pegawai di IKN, termasuk rencana pengisian formasi CPNS khusus IKN tahun ini, serta alokasi khusus bagi putra-putri terbaik dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

"Mengapa kami beri kuota khusus untuk penerimaan CPNS dari Kaltim, karena penerimaan CPNS ini akan diikuti dari seluruh provinsi di Indonesia, sehingga dikhawatirkan hanya sedikit peserta dari Kaltim yang lolos, makanya diperlukan kuota khusus. Nanti akan dihitung berapa persen kuotanya," jelasnya.

Disamping itu, ia menjelaskan bahwa pengisian posisi pegawai di IKN akan melibatkan skema mutasi pegawai yang saat ini berstatus ASN di pemerintah daerah di wilayah Kaltim, namun tetap akan melalui proses seleksi terbuka untuk memastikan perekrutan pegawai yang berkualitas. (*)