TIMES JATIM, SURABAYA – Penutupan mendadak Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sehari setelah diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/7/2025), sontak menjadi buah bibir. Peristiwa ini memunculkan beragam spekulasi di tengah masyarakat, terutama mengingat status KDMP sebagai program yang mendapat perhatian langsung dari pucuk pimpinan negara.

Dengan demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengambil sikap berbeda. Mereka memandang insiden ini sebagai hal yang wajar dalam lanskap pengembangan kelembagaan koperasi.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Chusni Mubarok, menegaskan bahwa penutupan tersebut bukan indikasi kegagalan konsep Koperasi Merah Putih secara kelembagaan atau substansi program, melainkan lebih pada persoalan internal antara pengurus koperasi dengan mitra kerjanya, yakni PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat (PPSD).

“Saya kira itu masalah internal antara mitra dengan pengurus koperasi. Jadi, bukan karena Koperasi Desa Merah Putih secara kelembagaan maupun substansi programnya yang salah,” ujar Chusni.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, dinamika semacam ini kerap terjadi dalam setiap proses pengembangan dan adaptasi sebuah organisasi, termasuk koperasi. Menurutnya, hal ini lumrah dan tidak seharusnya menyurutkan semangat dalam menjadikan koperasi sebagai fondasi ekonomi kerakyatan, terutama di wilayah pedesaan Jawa Timur yang memiliki potensi besar.

“Hal-hal seperti ini wajar terjadi. Tapi saya yakin, Koperasi Desa Merah Putih akan terus berjalan dan menjadi kekuatan ekonomi bangsa ini. Bahkan, bisa menjadi pembelajaran penting bagi pengurus lainnya agar tidak terjadi kasus serupa di masa depan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Chusni menyatakan komitmen DPRD Jatim untuk terus mengawal dan memantau perkembangan Koperasi Merah Putih. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan koperasi tersebut benar-benar beroperasi secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

“Kami akan terus lakukan pengawasan dan monitoring agar koperasi ini bisa berdampak nyata, mendorong kebangkitan ekonomi desa, pengentasan kemiskinan, serta pemerataan kesejahteraan di Jawa Timur,” pungkasnya. (*)