TIMES JATIM, MALANG – Langkah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membentuk Direktorat Reserse Siber (Ditres Siber) di tingkat Polda sangat relevan mengingat peningkatan kejahatan di dunia maya yang terus berkembang.

Hal ini disampaikan Yatimul Ainun, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur periode 2024-2028 menangapi satuan khusus Ditres Siber.

"Pembentukan Ditres Siber adalah langkah strategis yang sesuai dengan kemajuan teknologi global. Saya sangat menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Pak Kapolri dan institusi Polri," ujar Ainun di Malang, Senin (23/9/2024).

Ia menjelaskan bahwa pembentukan Direktorat Reserse Siber sudah lama dinantikan, terutama untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia digital yang semakin rumit. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi saat ini adalah penyebaran informasi hoax yang kian meluas di media sosial.

Ainun memprediksi bahwa dalam lima tahun mendatang, kepercayaan masyarakat terhadap media sosial akan berkurang karena banyaknya informasi yang tidak terverifikasi.

"Hoaks adalah ancaman serius yang jika tidak ditangani, akan merusak kepercayaan publik. Saya percaya, di masa depan, platform media sosial global akan mulai lebih ketat dalam menyaring konten, mengingat menurunnya kepercayaan terhadap informasi di sana," tambahnya.

Selain itu, Ainun juga menyoroti masalah judi online yang semakin marak di dunia siber. Ia optimis dengan adanya Ditres Siber, Polri dapat merumuskan strategi yang efektif dalam mengatasi masalah ini, termasuk dampak negatif dari hoaks hingga perjudian online.

Ainun berharap agar pembentukan Ditres Siber tidak hanya terbatas pada beberapa Polda, namun dapat diperluas ke seluruh Polda dan Polres di Indonesia. Ia menekankan bahwa kejahatan siber sudah menyentuh lapisan masyarakat bawah, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terstruktur.

"Digitalisasi sudah mencapai akar rumput, jadi keberadaan Ditres Siber di Mabes Polri dan beberapa Polda saja tidak cukup. Semua Polda dan Polres harus memiliki unit khusus untuk menangani kejahatan siber," tegasnya.

Ainun juga menekankan pentingnya literasi digital bagi masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan. Menurutnya, literasi digital merupakan kunci untuk menangkal penyebaran informasi palsu dan menjaga keamanan dunia maya.

"Saya bangga melihat bahwa saat ini ada unit khusus di kepolisian yang menangani kejahatan siber. Ini adalah kemajuan yang perlu diapresiasi," ujarnya.

Sebagai informasi, Polri telah membentuk Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) untuk menangani meningkatnya kejahatan siber yang semakin kompleks dan menjadi perhatian publik. Ditressiber ini telah dibentuk di delapan Polda di Indonesia, termasuk Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Utara, Polda Bali, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, Polda Sulawesi Tengah, dan Polda Papua. (*)