TIMES JATIM, JAKARTA – Organisasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) berkolaborasi dengan Google Indonesia, AMSI, AJI, dan KPU RI untuk memperkuat pemeriksaan fakta yang lebih cermat dalam melawan hoaks yang beredar di masyakarat, terutama jelang Pemilu 2024. 

Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho, menyampaikan selama 5 terakhir aktivitas periksa fakta terus tumbuh dan berkembang di Indonesia. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara teraktif dalam melakukan verifikasi misinformasi yang beredar. Ia juga menyebutkan bahwa badai informasi perangkat digital membuat hoaks membanjiri masyarakat, terutama pada saat pemilu 2019. 

Ketika itu, tercatat ada 1.200 hoaks beredar, mayoritas didominasi isu politik. Hoaks tersebut bertujuan untuk saling serang antar calon, hingga upaya melegetimasi penyelenggaran pemilu 2019. Mulai dari server yang berada di Singapura untuk kemenangan , surat suara tercoblos, hingga pembuatan surat suara di Cina. Semua informasi tersebut beredar di masyarakat, menolak hasil bahwa  bahkan membuat kekacauan yang berujung keonaran di Jakarta pada Mei 2019. 

"Pemeriksa fakta tidak bisa berdiri sendiri, upaya ini harus berdampingan dengan literasi digital dan penguatan trust building antara masyarakat, media, dan para ilmuwan," kata Septiaji.

Septiaji menyampaikan bahwa saat ini pemeriksa fakta bukan hanya melakukan pemeriksaan atau debunking, tapi juga upaya pra-debungking sebagai upaya preventif. Upaya preventif ini bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi peningkatan literasi digital yang menggandeng tokoh masyarakat.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyebut informasi untuk membuat penyelenggara Pemilu tidak dipercaya beredar di masyarakat. Hal ini tentu tidak baik untuk penyelenggara Pemilu dan Demokrasi Indonesia. 

"Tidak percayanya masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu melalui hoaks," kata Ilham dalam webinar Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Senin (28/3/2022).

Ilham menilai adanya kegiatan periksa fakta oleh pengecek fakta atau fact checker sangat penting dalam keberlangsungan demokrasi yang sehat. 

"Fact checker untuk kita pahami betul, penting untuk memperkuat demokrasi kita, jangan sampai demokrasi kita penyelenggara dilakukan oleh yang berupaya delegitimasi penyelenggara pemilu dan demokrasi kita," ungkapnya.

Ketua Koordinator Cekfakta.com, Adi Marsiela menyampaikan bahwa pekerjaan cek fakta dengan menangkal hoaks saat pemilu jadi satu tantangan atau fokus kedepan karena akan membuat demokrasi di indonesia berjalan lebih baik dan masyarakat mendapatkan manfaat dari ekosistem informasi yang lebih jernih.

Kolaborasi menguatkan ini Cek Fakta.com juga akan menggandeng penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu selain itu juga Dewan Pers sehingga pekerjaan cek fakta menjadi lebih kuat. Karena tentunya yang punya kewenangan terkait penegakan hukum atau kemudian mengatasi masalah itu tetap harus menggunakan dasar hukum yang ada sementara ini dasar hukumnya harus tetap mengcau pada peraturan KPU dan Bawaslu.

Adi menambahkan kolaborasi tersbeut juga melibatkan masyarakat sipil untuk menangkal peredaran informasi bohong yang dapat memperkeruh suasana dan mengaburkan informasi yang penting bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya dalam 5 tahun kedepan.

Kolaborasi antara Mafindo, AJI, AMSI, KPU RI, dan Google Initiative ini akan terus diperkuat agar pekerjaan cek fakta dapat meluruskan informasi hoaks yang beredar di masyarakat. Kolaborasi ini juga akan terus ditingkatkan menjelang pemilu yang tergabung dalam kelembagaan Cekfakta.com. Seperti diketahui, pekerjaan cek fakta akan semakin berat saat menjelang dan pelaksaan pemilu 2024. (*)