TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Pemerintah Kota Probolinggo telah mengidentifikasi empat gedung miliknya yang akan dugunakan untuk sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Probolinggo mengajukan permohonan penggunaan kantor sebagai sekretariat.

Hal ini disebabkan bahwa Bawaslu Kota Probolinggo merupakan satu-satunya Bawaslu di Provinsi Jawa Timur yang belum memiliki kantor definitif.

Saat ini, status sekretariat Bawaslu Kota Probolinggo masih dalam status kontrak.

Pengajuan gedung sekretariat Bawaslu ini telah diajukan sejak tahun 2019, dan pada tahun 2023, Bawaslu Kota Probolinggo mengajukan permohonan kembali.

Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengajukan permohonan pinjam pakai gedung.

"Kami akan tetap mengajukan permohonan pinjam pakai gedung untuk saat ini. Kalau nanti ada yang dihibahkan, ya alhamdulillah. Tapi yang kami ajukan saat ini pinjam pakai gedung," ujar Johan, Senin (6/11/2023).

Johan menyatakan, untuk menjadi sebuah satuan kerja, Bawaslu Kota Probolinggo harus memiliki kantor sekretariat definitif. 

Selain itu, banyak hal lain yang mendesak adanya kebutuhan kantor atau sekretariat Bawaslu.

Mendengar cerita dari Ketua Bawaslu sebelumnya, Johan menganggap bahwa pindah dari satu tempat ke tempat lain bukanlah hal yang mudah.

Pengajuan Bawaslu telah mendapatkan tanggapan positif. Saat ini, Pemerintah Kota Probolinggo sedang melakukan identifikasi terhadap empat gedung yang akan digunakan sebagai sekretariat atau kantor definitif.

Kepala Bakesbangpol Kota Probolinggo, Muhammad Sonhadji, menyatakan pada Senin (6/11/2023) di kantor Bawaslu bahwa ada empat gedung yang sedang diidentifikasi untuk diajukan kepada Wali Kota sebagai sekretariat Bawaslu.

"Kami masih melakukan identifikasi pada empat gedung aset Pemkot untuk digunakan sebagai sekretariat Bawaslu," kata Sonhadji.

Empat gedung dimaksud , yang pertama, bangunan gedung Sumber Mata Air Umbul di Jalan Soekarno Hatta, yang terdiri dari dua unit bangunan kantor atau rumah, dan yang kedua adalah bangunan gedung Kantor Permanen di Jalan Hayam Wuruk, Eks UPT. Mayangan, yang digunakan untuk koperasi pegawai negeri.

Selanjutnya, terdapat Bangunan Eks Laboratorium PDAM yang belum tercatat di daftar BMD dan sedang dalam proses penilaian dan penetapan di Jalan Hayam Wuruk, serta Mess Persipro dan gedung olah raga tertutup permanen di Jalan KH. Mansur.

Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga, menyampaikan terimakasih atas tanggapan dari Pemkot Probolinggo mengenai penggunaan gedung untuk sekretariat.

"Kami berterima kasih, tapi kami juga belum melakukan peninjauan secara langsung terhadap empat gedung yang saat ini sedang diidentifikasi, jadi kami belum memutuskan gedung mana yang sesuai," jelas Johan.

Bawaslu Kota Probolinggo telah melakukan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendirikan sekretariat Bawaslu yang ideal.

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan mencakup gedung pertemuan atau aula, gedung penegakan hukum terpadu atau Gakumdu, ruang sidang sengketa, gudang arsip, tiga ruang komisioner, satu ruang kepala sekretariat, dan ruang staf.

Johan berharap, sebelum Pemilu 2024 digelar pada bulan Februari 2024, Bawaslu telah menerima jawaban dari Pemerintah Kota Probolinggo. (*)