TIMES JATIM, BANYUWANGI – Pemerintah pusat menggencarkan transformasi sistem perlindungan sosial melalui digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang kini tengah diujicobakan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Program bertajuk Portal Perlindungan Sosial (Parlinsos) atau dikenal dengan Bansos Digital ini dipantau langsung oleh sejumlah menteri dan perwakilan dari 20 lembaga negara, dalam kunjungan kerja lintas sektor yang digelar awal pekan ini.

Program ini menyasar masyarakat di berbagai wilayah terpencil, termasuk di lereng pegunungan dan kawasan perkebunan. Salah satunya Dusun Suko Sumbermanis, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi yang terletak di kaki Pegunungan Ijen. Ratusan warga dengan kategori tidak mampu di wilayah tersebut didata secara digital sebagai bagian dari tahap awal pelaksanaan program.

“Kami ingin memastikan langsung program bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini tepat sasaran dan memiliki dampak positif,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang meninjau langsung proses pendataan, Kamis, (2/10/2025). 

Saifullah menyebutkan jika selama ini pemerintah telah menyalurkan berbagai program bantuan untuk pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, seringkali bantuan tersebut tidak tepat sasaran. 

“Dengan Bansos Digital ini, semua yang layak mendapatkan bansos bisa mengajukan. Sekaligus bisa menyanggah jika memang layak tapi tertolak atas berbagai bantuan yang pemerintah berikan. Tanpa perlu menghadap siapapun, cukup pencet handphone,” kata menteri yang biasa disapa Gus Ipul itu.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan yang datang bersama Gus Ipul menyebutkan jika Bansos Digital ini, tak semata memberikan bantuan. Tapi, mengintegrasikan keseluruhan data untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Para penerima bantuan akan dipantau dari waktu ke waktu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan. Di antaranya dengan program bantuan pendidikan bagi anaknya ataupun permodalan usaha dan sebagainya. 

“Tidak selamanya menerima bantuan. Harus ada peningkatan taraf kesejahteraan,” ujar Luhut.

Upaya integrasi tersebut, imbuh Luhut, merupakan program subtantif dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan program yang tepat sasaran dan terintegrasi, kemiskinan bisa diatasi secara optimal. “Pak Prabowo ingin kemiskinan ini bisa diselesaikan,” harapnya.

Dalam mewujudkan hal tersebut, tak sekadar melibatkan Kementerian Sosial. Namun, dilakukan oleh lintas kementerian dan lembaga tinggi negara. Tak kurang dari 20 instansi yang terlibat. 

Usai meninjau pendataan, para pimpinan kementrian dan lembaga negara ini menggelar rapat. Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto; Wamen PANRB Purwadi Arianto; Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. 

Hadir pula perwakilan dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementrian Komdigi, Kementrian Kelautan dan Perikanan. Selain itu juga hadir 20 lembaga negara di antaranya Dewan Ekonomi Nasional, Wakil Kepala BSSN. Ada pula perwakilan dari Bank Indonesia, BPKP, LKPP, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, hingga Perum Peruri, dan lembaga negara lainnya.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebutkan jika telah mengerahkan tak kurang dari tiga ribu agen untuk melakukan percepatan pendataan. Tidak hanya pendamping PKH dan TKSK, namun operator desa, kepala dinas, camat, lurah/ kepala desa hingga para kader dasawisma. 

“Kami berkomitmen untuk menyukseskan piloting Bansos Digital ini. Banyuwangi ingin menjadi saksi sejarah komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan,” kata Ipuk. (*)