TIMES JATIM, SURABAYA – Tragedi kecelakaan bus pariwisata yang kembali menelan korban jiwa di Probolinggo menuai keprihatinan mendalam dari Komisi D DPRD Jawa Timur. 

Wakil Ketua Komisi D, Khusnul Arif, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub), untuk segera mengambil langkah konkret demi mencegah terulangnya insiden serupa.

Menurut Khusnul, kecelakaan yang kerap terjadi ini menjadi bukti kegagalan pengawasan pemerintah terhadap operator bus. Ia menilai, pengawasan terhadap standar keselamatan sering kali terabaikan, meskipun regulasi yang ada sebenarnya sudah memadai.

"Saya ucapkan bela sungkawa untuk keluarga korban. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Saya menilai, kecelakaan ini menunjukkan kegagalan pengawasan pemerintah terhadap operator bus pariwisata," ujar Khusnul Arif.

Legislator dari Fraksi Partai Nasdem ini mendesak Dishub Jatim agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh armada bus pariwisata. Ia menekankan pentingnya uji KIR yang profesional dan ketat.

"Petugas uji KIR harus benar-benar bekerja secara profesional. Ketika armada atau bus tidak layak operasi, jangan diberikan rekomendasi," tegasnya.

Selain itu, ia juga mendorong Dinas Kesehatan untuk memastikan seluruh korban kecelakaan, yang terdiri dari rombongan karyawan Rumah Sakit Bina Sehat Jember, mendapatkan penanganan medis yang layak.

Kecelakaan yang terjadi pada Minggu, 14 September, di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Probolinggo, diketahui menewaskan delapan orang dan melukai 17 lainnya.

Menanggapi hal ini, Khusnul Arif juga mendorong Pemprov Jatim untuk tidak tinggal diam. Ia mendesak pemerintah agar memberikan santunan kepada keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab.

"Kalau aturan yang berjalan ini kemudian tidak dilakukan pengawasan atau pengendalian, akhirnya akan menjadi sesuatu yang muspro, tidak berguna," pungkasnya. (*)