TIMES JATIM, SURABAYA – Pemerintah tengah menilai evaluasi tim percepatan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD). Langkah tersebut bertujuan untuk menentukan provinsi atau pun daerah yang memiliki kecakapan dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan berbasis digital. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Jawa Timur ingin memanfaatkan peluang tersebut. 

Kepala BPKAD Jawa Timur Aris Mukiyono mengatakan, pemerintah pusat mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Salah satu aspek pada SPBE adalah elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).

‘’Optimalisasi mewujudkan ETPD membutuhkan peran TP2DD,’’ ungkap Aris, Selasa (23/4/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Aris pada forum sosialisasi pengelolaan keuangan berbasis digital. Hadir pada momen tersebut, tim dari Bank Indonesia Kanwil Jawa Timur, tim dari Bank Jatim, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Jawa Timur. 

Aris mengungkapkan, setiap daerah sedang berlomba melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

BPKAD mengajak semua elemen untuk melakukan hal yang sama. Percepatan perluasan digitaliasi daerah membutuhkan berbagai data.

‘’Pada forum ini, kami ingin menyelaraskan data apa saja yang dibutuhkan, dan harus segera dipenuhi,’’ ungkap dia. 

Aris menambahkan, motivasi utama BPKAD Jawa Timur adalah mewujudkan ETPD yang baik. Sebab, perekonomian Jawa Timur merupakan skala terbesar setelah nasional.

Penerapan ETPD yang akurat, transparan, dan akuntabel akan mendukung realiasi pengelolaan keuangan secara nasional.

Beberapa narasumber yang hadir pada forum tersebut menjelaskan secara rinci tentang ETPD, TP2DD, dan produk layanan serta pengelolaan keuangan pemerintah berbasis digital. 

Asisten Direktur BI regional Jawa Timur Siti Senorita Printaningrum mengatakan pemerintah provinsi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada 2023, pemerintah provinsi Jawa Timur menempati 6 besar provinsi dengan penerapan TP2DD terbaik.

‘’Harapannya, tahun ini lebih baik dari sebelumnya,’’ ungkapnya. 

TP2DD menjadi semangat besar yang digalakkan pemerintah. Karena itu, dia mengimbau OPD di provinsi maupun daerah bersikap aktif.

Rangkaian kinerja TP2DD harus terangkum dengan baik. Pencapaian harus sesuai target agar program digitalisasi lebih optimal. 

Narasumber lainnya adalah Mahfud Hidayat dari Bank Jatim. Pada sesi ini, Mahfud menjelaskan berbagai program transaksi berbasis digital. Baik transaksi yang menyangkut pendapatan maupun belanja daerah.

‘’Sistem itu sudah tersedia, tinggal mengimplementasikan saja,’’ ucapnya. 

Dia juga mengajak OPD provinsi maupun daerah, serta masyarakat pro aktif. Sistem pengelolaan keuangan berbasis digital sudah disiapkan. Harapannya, sistem tersebut digunakan secara optimal. Dengan begitu, penerapan ETPD di Jawa Timur bisa berjalan maksimal. (*)