TIMES JATIM, MALANG – Pimpinan DPRD Kabupaten Malang periode 2024-2029 telah menyusun semua komposisi alat kelengkapan dewan (AKD), bersamaan telah resminya Pimpinan DPRD, 29 Oktober 2024 lalu. 

Dari sejumlah 50 anggota DPRD Kabupaten Malang ini, menduduki alat kelengkapan yang dibagi dalam 4 (empat) Komisi. Yakni,. Komisi I (membidangi Pemerintahan, Hukum, dan Perundang-undangan), Komisi II (bidang Ekonomi dan Keuangan), Komisi III (bidang Infrastruktur), dan Komisi IV (bidang Kesejahteraan Rakyat). 

Salah satuanya, Komisi II DPRD Kabupaten Malang 2024-2029 kini diketuai H. Ali Murtadlo, S.H, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Gus Tadlo, sapaan karibnya, menjadi anggota DPRD Kabupaten Malang kali kedua di periode kali ini. Berikut rekam jejak dan latar belakang Ali Murtadlo.

Mantan Ketua Fraksi PKB, Berpengalaman Lintas Komisi 

Menjadi anggota DPRD Kabupaten Malang 2024-2029 merupakan periode kedua bagi Ali Murtadlo. Di periode sebelumnya, ia bahkan tercatat menduduki Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Malang. 

Selain sebagai ketua Fraksi PKB, pada periode 2020-2024 Murtadlo duduk sebagai anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang, setelah awalnya sempat di Komisi IV. Sebelumnya, ia juga menjadi anggota Banggar dan anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Malang. 

Elektabilitas Gus Tadlo, cukup teruji pada dua kali pemilihan legislatif. Pada pemilu 2024 lalu, ia mendapatkan 18 472 suara caleg, dan tercatat sebagai perolehan suara tertinggi di internal caleg dari PKB. Perolehan suaranya ini naik signifikan, dibanding pileg 2019 lalu, yakni mendapatkan 10.600 suara sah saat itu. 

Pengalaman dan kiprah Ali Murtadlo di organisasi politik PKB menjadi modal sekaligus jalan menduduki kursi wakil rakyat. Dalam kurun waktu hampir bersamaan, ia awalnya Ketua PAC PKB Jabung pada 2008-2012, dan berlanjut memegang amanah sebagai Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, periode 2012-2016.

Sebelum terpilih menjadi anggota dewan, Gus Tadlo juga menduduki wakil ketua Tanfidz DPC PKB Kabupaten Malang (2016-2021), dan menjabat bendahara DPC PKB Kabupaten Malang sejak 2021 sampai sekarang. 

Ali Murtadlo juga merupakan kader sekaligus tokoh yang besar dari rahim Nadlatul Ulama (NU). Ia sudah kenyang pengalaman organisasi kepemudaan di lingkup organisasi NU. 

Sosoknya di organisasi muncul saat menjadi Ketua PAC Ansor Kecamatan Jabung periode 2008-2012, dan menjadi Komandan Satkorcab Banser Kabupaten Malang (2012-2016). 

Selama 2015-2019, Gus Tadlo juga dipercaya menjadi Ketua MWC NU Kecamatan Jabung, sekaligus menduduki Wakasatkorwil Banser Jawa Timur periode 2016-2019. Diklat tertinggi yang pernah ditempuh di Banser adalah diklat susbanpim II di Jakarta pada tahun 2015.

Lahir dari Kalangan Santri, Peduli Pendidikan

Selama belajar di SMAN 1 Tumpang, Ali Murtadlo juga mendapatkan penguatan pendidikan berbasis pesantren. Ia adalah santri Ponpes PPPI Jeru, Tumpang, Kabupaten Malang selama 1989-1991, lalu melanjutkan belajar di Pesantren Alfalah Ploso Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, selama 1991-1998.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang ini, juga menjadi Penasehat Yayasan Pendidikan Sunan Kalijogo Jabung Kabupaten Malang sampai sekarang. Yayasan ini menaungi lembaga pendidikan formal mulai  SD/MI, hingga SMA/MA/SMK bahkan perguruan tinggi. 

Bekal pendidikan berbasis pesantren ini yang kemudian menjadi Ali Murtadlo tetap santun dan tawadlu kepada para kiai dan tokoh masyarakat. Berpengalaman membesarkan dunia pendidikan tersebut pula, yang menempatkan Gus Tadlo di Komisi IV (membidangi urusan pendidikan), saat pertama kali duduk di DPRD Kabupaten Malang. 

Di sela kesibukannya sebagai wakil rakyat, Gus Tadlo tetap menyempatkan berbaur dan membersamai kegiatan masyarakat sekitarnya. Seperti, dalam kegiatan bakti sosial atau lingkungan, yang bisa diikutinya sewaktu-waktu.

Tantangan PAD 1 Triliun dan BUMD Sehat

Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Malang, memberi catatan agar target PAD Kabupaten Malang sebesar lebih dari Rp 1 triliun dapat terealisasi dengan maksimal, dan fiskal daerah kedepan semakin sehat. 

Dalam kesempatan sebelumnya, Plt Bupati Malang, Didik Gatot Subroto menyebutkan, dengan target PAD Rp 1 triliun, saat ini sudah tercapai sekitar Rp 900 miliar lebih. 

Pemkab Malang optimis target PAD kedepan bisa terus didongkrak, dengan maksimalkan semua sumber pendapatan, pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Terlebih, kini ketentuan pajak daerah ada perubahan, sehingga berpotensi menghasilkan PAD meningkat. 

Komitmen menuju kemandirian fiskal yang sehat ini, juga menjadi perhatian bersama Pemkab Malang. Ini bisa dicapai salah satunya, dengan memastikan BUMD kondisinya sehat semua. 

Menurut Komisi II DPRD Kabupaten Malang yang membidangi Ekonomi dan Keuangan, Ali Murtadlo, hal tersebut tentu menjadi tantangan yang harus diperhatikan dan ditegakkan dalam pengawasan realisasinya. 

Ia menegaskan, Komisi II DPRD Kabupaten Malang akan bekerja keras bersama mitra kerja OPD terkait,  agar komitmen dan target peningkatan PAD Kabupaten Malang bisa tercapai. 

"Pengawasan penggunaan keuangan dengan ketat penting agar sesuai ketentuan dan memenuhi kinerjanya, termasuk pemenuhan target PAD. Kami akan awasi, jangan sampai ada kebocoran," tandas Murtadlo, Sabtu (2/11/2024). 

Karena itu pula, ia mengingatkan agar semua OPD mitra bekerja sama dengan baik dan terbuka, sehingga pengawasan dan kontrol Komisi II DPRD Kabupaten Malang optimal dan berdampak. 

Untuk diketahui, beberapa OPD mitra Komisi II DPRD Kabupaten Malang diantaranya Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan (DTPHP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Komisi II DPRD Kabupaten Malang juga bermitra dengan Perumda Jasa Yasa, Perumda Tirta Kanjuruhan, BPR Atrha Kanjuruhan, juga Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. (*)