TIMES JATIM, MADIUN – Empat fraksi DPRD Kota Madiun mengkritisi kenaikan belanja tidak terduga (BTT) pada pandangan umum fraksi terhadap perubahan APBD Kota Madiun tahun 2025. Kenaikan BTT dinilai fantastis karena lonjakannya mencapai 143 persen. Kenaikan dari Rp7,6 miliar menjadi Rp18,5 miliar.

Fraksi Partai Golkar menilai kenaikan BTT mencerminkan lemahnya perencanaan anggaran awal dan tidak sejalan dengan semangat efisiensi sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

“BTT adalah pos darurat tanpa peruntukan spesifik. Kenaikan sebesar ini, tanpa penjabaran rinci, sangat rentan disalahgunakan,” ungkap Dedy Tri Arifianto juru bicara Fraksi Partai Golkar saat rapat paripurna, Jumat (25/7/2025).

Ringkasan perubahan APBD 2025 dalam pandangan umum Fraksi PKB DPRD Kota Madiun. (Foto: Tangkapan Layar PU PKB/TIMESIndonesia)

Selain itu, Golkar juga menyoroti penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp113,26 miliar untuk menutup defisit dalam perubahan anggaran. Mereka menilai, ketergantungan pada SiLPA bukanlah capaian yang patut dibanggakan.

“SiLPA bukan prestasi, tapi cerminan buruknya pelaksanaan anggaran. Ketika terus diandalkan, artinya ada masalah serius dalam perencanaan dan eksekusi program,” tegasnya.

Fraksi Gerindra–NasDem melalui juru bicara Citra Kristin juga menyoroti soal kenaikan BTT. Fraksi gabungan ini mempertanyakan kebijakan anggaran yang memangkas belanja operasional termasuk belanja pegawai dan barang/jasa. Namun menaikkan BTT dan belanja modal secara signifikan. 

"BTT jangan dijadikan “kantong darurat” yang sulit dikontrol. Belanja modal lebih diarahkan pada infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, sanitasi, dan sarana pendidikan. Bukan proyek-proyek simbolik yang minim manfaat langsung," ujar Citra.

Sedangkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya, Erlina Susilo Rini, menekankan pentingnya penjelasan rinci dari eksekutif atas alasan lonjakan BTT di tengah tren penurunan anggaran belanja rutin.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umum yang dibacakan Dodik Danang Setiawan mempertanyakan apakah kenaikan BTT sebesar Rp10,9 miliar telah disusun sesuai prinsip disiplin anggaran serta mengacu pada Standar Analisa Belanja (SAB).

“Angka sebesar ini tidak bisa disetujui begitu saja tanpa kejelasan. Ini menyangkut akuntabilitas terhadap penggunaan uang rakyat,” ujarnya.
Atas pertanyaan dan catatan yang dilontarkan fraksi, ekskekutif akan merespons melalui jawaban Wali Kota Madiun atas pandangan umum fraksi-fraksi. Hal itu sampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Madiun yang memimpin rapat paripurna.

"Jawaban tersebut akan menjadi landasan pembahasan teknis lanjutan yang akan dilakukan komisi-komisi bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," jelas Istono sebelum menutup rapat paripurna DPRD Kota Madiun. (*)