TIMES JATIM, GRESIK – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik angkat bicara terkait pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Bawaslu Gresik, Achmad Nadhori. 

Selain Nadhori, informasi yang dihimpun lembaga antirasuah itu juga memeriksa Noto Utomo, anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Fraksi PDI Perjuangan.

Pemeriksaan tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Gresik, Habibur Rohman, membenarkan informasi tersebut. 

Dia menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ketua Bawaslu Gresik dilakukan atas dugaan kasus yang tidak berkaitan dengan institusi Bawaslu.

“Melihat pemberitaan dan informasi yang menyangkut Ketua Bawaslu Gresik, kami sampaikan bahwa itu terkait dugaan kasus di luar institusi Bawaslu. Tentunya kami secara kelembagaan menghormati proses hukum yang berjalan,” ujar Habib, Kamis (24/7/2025).

Sementara itu dikutip dari detik.com, KPK memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur. 

Selain Ketua Bawaslu Gresik, KPK juga memeriksa Ketua KPU Kabupaten Lamongan sebagai saksi dalam perkara tersebut.

“Terkait pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jatim,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

KPK terus mendalami aliran dana serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pencairan hibah tersebut, yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara. (*)