TIMES JATIM, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memastikan kartu Nusuk, identitas resmi jamaah haji yang diterbitkan Pemerintah Arab Saudi, akan dibagikan kepada jamaah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

Kepastian tersebut disampaikan Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI Dr. Puji Raharjo Soekarno saat menjadi keynote speaker dalam webinar peluncuran dan bedah buku "Berhaji di Era Multi Syarikah (Journey Report)" yang digelar secara daring, Jumat (26/12/2025).

Puji Raharjo menjelaskan, distribusi kartu Nusuk diupayakan tuntas maksimal di asrama haji sebelum jamaah diberangkatkan ke Arab Saudi. 

Langkah tersebut kata Raharjo dilakukan sebagai bagian dari perbaikan layanan penyelenggaraan haji, menyusul kendala keterlambatan pembagian kartu Nusuk yang terjadi pada pelaksanaan haji 2025.

Ia menegaskan, kartu Nusuk merupakan identitas utama jamaah haji untuk mengakses seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci, termasuk pelaksanaan wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lontar jumrah di Mina (Armuzna), serta untuk memasuki Masjidil Haram.

“Tanpa kartu Nusuk, jamaah tidak dapat mengikuti rangkaian ibadah haji secara penuh,” kata Puji Raharjo.

Menurutnya, ketepatan distribusi kartu Nusuk menjadi semakin krusial seiring diterapkannya sistem pelayanan haji berbasis multi syarikah yang menuntut akurasi data dan kepastian identitas jamaah sejak awal keberangkatan.

“Ini menjadi komitmen kami untuk memastikan penyelenggaraan haji 2026 berjalan lancar tanpa kendala administratif yang dapat menghambat jamaah dalam beribadah,” ujarnya.

Webinar peluncuran dan bedah buku Berhaji di Era Multi Syarikah diikuti berbagai pemangku kepentingan penyelenggaraan haji, mulai dari jamaah dan calon jamaah haji, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), petugas dan calon petugas haji, hingga akademisi dan pengamat haji.

Buku tersebut ditulis oleh Dr. H. Yusuf Amrozi, M.MT, dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, bersama sejumlah kontributor dari berbagai latar belakang, antara lain petugas haji daerah, pembimbing ibadah kloter, ketua kloter, hingga Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi.

Yusuf Amrozi menyampaikan, buku tersebut disusun untuk memberikan gambaran faktual kondisi lapangan yang dihadapi jamaah haji, terutama di era pelayanan multi syarikah. 

Menurutnya, materi manasik haji yang selama ini diterima jamaah cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya menggambarkan realitas di Tanah Suci.

“Buku ini memandu jamaah berdasarkan pengalaman lapangan. Apa yang terjadi di lapangan sering kali berbeda dengan gambaran ideal dalam manasik,” kata Yusuf.

Ia menjelaskan, pada penyelenggaraan haji 2025, satu kloter yang berjumlah sekitar 380 jamaah dapat tersebar hingga di 19 hotel berbeda. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah jamaah, termasuk pasangan suami istri maupun orang tua dan anak, harus terpisah selama di Tanah Suci.

“Karena itu, jamaah haji perlu lebih siap dan mandiri dalam menghadapi situasi di era multi syarikah,” ujarnya.

Yusuf juga menyoroti kondisi jamaah lanjut usia dan jamaah berisiko tinggi yang membutuhkan perhatian khusus. Menurutnya, ke depan diperlukan penambahan petugas pendamping, khususnya bagi jamaah lansia dan jamaah dengan penyakit kronis.

“Pendampingan harus diperkuat, termasuk untuk jamaah lansia yang menggunakan kursi roda atau jamaah dengan risiko kesehatan tinggi,” ungkapnya.

Webinar tersebut juga menghadirkan Prof. Dr. Imam Ghozali Said, MA, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, serta Mohammad Kayis, Pemimpin Redaksi Harian Duta Masyarakat sebagai narasumber. 

"Sejumlah masukan turut disampaikan terkait penyelenggaraan haji ke depan, di antaranya penguatan koordinasi layanan, kesiapsiagaan petugas terhadap perubahan regulasi Pemerintah Arab Saudi, serta optimalisasi peran KBIH dalam pembinaan jamaah," pungkasnya.(*)