TIMES JATIM, SURABAYA – Sejumlah akademisi di Kota Surabaya, Jawa Timur mendukung program Presiden Prabowo Subianto yang disematkan kepada Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN), Bahlil Lahadalia untuk mendorong penggunaan energi nuklir. 

Peneliti dari Laboratorium Rekayasa Termal dan Sistem Energi (RTSE) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ary Bachtiar Krishna Putra, mengungkapkan sejumlah keunggulan teknis pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dibanding sumber energi konvensional.

“PLTN itu unggul dari sisi densitas energi. Dengan bahan bakar yang sangat kecil, kita bisa menghasilkan listrik dalam jumlah besar dan stabil,” kata Ary dalam diskusi bertema “Swasembada Energi di Era Prabowo: Antara Agenda Strategis dan Tantangan Implementasi” di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (1/2/2026).

Menurut Ary, dari sisi emisi, PLTN termasuk sumber energi bersih karena tidak menghasilkan karbon dioksida dalam proses pembangkitannya. Hal ini membuat nuklir relevan dengan target penurunan emisi nasional.

“Secara proses, nuklir itu bersih. Tidak ada emisi karbon, yang ada hanya panas untuk memutar turbin,” ujarnya.

Tantangan Pengembangan PLTN

Ary menambahkan, tantangan utama pengembangan PLTN di Indonesia bukan pada teknologinya, melainkan pada penentuan lokasi, kesiapan infrastruktur, dan integrasi dengan kawasan industri.

Oleh karena itu, Ary menyayangkan jika sampai saat ini masih ada isu negatif di masyarakat soal energi nuklir yang dinilai berbahaya bagi lingkungan.

“Teknologi sekarang jauh lebih aman dibanding masa lalu. Sistemnya makin otomatis, kontrolnya ketat, dan ketergantungan pada faktor manusia semakin kecil. Dengan teknologi terbaru, risiko itu bisa ditekan sangat rendah. Nuklir sering diserang lewat isu lingkungan, padahal kalau dibandingkan, pembangkit fosil justru jauh lebih mencemari,” tegasnya.

Dari persepktif ekonomi makro, ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menilai energi nuklir akan sangat membantu fiskal dan stabilitas ekonomi.

Selama ini, ketergantungan impor energi menjadi salah satu beban besar terhadap APBN dan neraca perdagangan.

“Dalam prinsip ekonomi, jika input energi lebih murah, output juga bisa lebih murah. Jika listrik dari PLTN lebih efisien, masyarakat tentu akan memilih karena lebih terjangkau. Bagi masyarakat, indikator kesejahteraan paling sederhana adalah harga. Kalau listrik murah, itu terasa langsung,” ujar Hendry.

Hendry pun optimistis dengan adanya energi nuklir yang dinilainya efisien, maka target utama elektrifikasi 100 persen di dalam negeri akan terpenuhi, terutama di wilayah Indonesia timur yang masih gelap jika dilihat dari citra satelit.

“Namun jika kebutuhan domestik sudah terpenuhi dan kapasitas berlebih, peluang ekspor ke negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura terbuka. Itu bisa menjadi peran strategis Indonesia di kawasan,” ungkapnya.

Peran Penting Bahlil

Dia pun mendukung ditunjuknya Menteri ESDM Bahlil Lahadia sebagai Ketua Harian DEN yang dinilainya menjadi figur penting eksekutor untuk perancang kebijakan dan memberi keuntungan dalam mendorong agenda swasembada energi secara lebih terukur.

“Secara ekonomi, kalau seseorang diberi tanggung jawab tambahan, berarti ada kepercayaan atas kinerjanya. Tidak mungkin orang dengan kinerja buruk diberi mandat lebih besar. Artinya, ada ekspektasi bahwa kinerjanya tidak hanya sesuai target, tetapi bahkan melampaui ekspektasi,” ungkapnya.

Dari perspektif kebijakan publik, dosen dan peneliti kebijakan publik Unesa, Ahmad Nizar Hilmi melihat penunjukan Menteri Bahlil di DEN sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin menyatukan perencanaan dan eksekusi kebijakan energi dalam satu garis komando.

Hal ini bisa menjadi kunci efektivitas menuju kemandirian energi di Indonesia. "Kalau bicara teknis, mungkin bisa efektif (Menteri ESDM juga menjabat Ketua Harian DEN)," kata Nizar.

Transparansi dan Investasi

Namun, Nizar mengingatkan bahwa efektivitas tersebut tetap bergantung pada tata kelola dan transparansi kebijakan, terutama dalam proyek-proyek strategis energi yang bernilai investasi besar.

Ia menyebut pemerintah harus secara terbuka mengumumkan kepada masyarakat siapa saja aktor industri di balik kebijakan menuju swasembada energi.

 "Jadi dari perspektif ekonomi politik, kita juga perlu bertanya: siapa yang memegang tender, siapa penyedia teknologinya, dan siapa aktor industri di balik kebijakan tersebut.

Mengenai PLTN, Nizar menilai pembahasan energi nuklir mulai relevan untuk Indonesia, terutama dalam konteks transisi energi dan komitmen pengurangan emisi karbon.

Apalagi, kata dia, Indonesia punya cadangan uranium cukup besar di Kalimantan Barat yang dapat menjadi sumber daya utama PLTN. Meski begitu, ia mengingatkan agar pemerintah harus menekankan faktor keamanan dari pembangunan proyek ini.

Bersamaan dengan itu, ia juga menilai pemerintah perlu melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak perlu takut terhadap keamanan pengembangan PLTN. 

"Ada dua jenis mitigasi bencana: struktural dan non-struktural. Indonesia selama ini lebih fokus ke mitigasi struktural, padahal edukasi publik atau mitigasi non-struktural sangat penting," katanya. (*)