TIMES JATIM, MALANG – Upaya menjaga kondusivitas wilayah tidak hanya bertumpu pada aparat keamanan. Hal itu tampak dalam simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) yang digelar Polresta Malang Kota di depan Balai Kota, Selasa (30/9/2025).

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 3.000 elemen masyarakat ikut dilibatkan bersama 1.100 personel gabungan TNI-Polri dan instansi terkait. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi, hingga komunitas seperti Branjang Kawat, Madas, Sakera Mania, hingga Aremania.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, menegaskan bahwa keikutsertaan masyarakat menjadi bukti nyata sinergi menjaga keamanan.

“Latihan ini bukan hanya teknis aparat. Dengan melibatkan ribuan masyarakat, koordinasi bisa lebih solid, respons lebih cepat, dan kesiapan bersama semakin teruji. Polresta Malang bersama masyarakat siap Jogo Malang,” ujar Kombes Pol Nanang, Selasa (30/9/2025).

Simulasi menggambarkan skenario unjuk rasa yang berawal dari provokasi di media sosial, hingga memanas menjadi aksi anarkis, seperti perusakan fasilitas umum, penjarahan, bahkan pembakaran gedung DPRD Kota Malang, menjadi bentuk kesiapan dalam menjaga Kota Malang. 

Aparat gabungan menerapkan prosedur pengendalian massa, mulai langkah humanis hingga pengerahan pasukan Dalmas, water canon, hingga bantuan Brimob.

Selain aparat dan masyarakat, unsur pendukung lain juga terlibat, di antaranya Kodim 0833/Kota Malang, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Batalyon B Brimob Polda Jatim, serta Pemadam Kebakaran. Fokus pengamanan diarahkan ke objek vital seperti Balai Kota, DPRD, rumah dinas wali kota, hingga pusat perbelanjaan.

“Apabila terjadi kontijensi hingga kerusuhan, personel sudah siap melaksanakan tugas sesuai tupoksi, mulai dari langkah humanis hingga tindakan tegas dan terukur,” ungkapnya.

Sementara, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menilai pelibatan masyarakat sangat penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Semua pihak harus tahu apa yang dilakukan jika terjadi situasi darurat. Menyampaikan aspirasi boleh, tapi jangan sampai merusak fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat,” ucapnya. (*)