TIMES JATIM, JOMBANG – Menjelang satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2025 mendatang, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Jombang menyampaikan sikap resmi terhadap jalannya pemerintahan.

Ketua DPC GMNI Jombang, Daffa Raihananta, menilai bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran telah menunjukkan sejumlah capaian penting, namun juga menyisakan berbagai pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi.

“Bangsa ini tengah menapaki fase penting dalam perjalanan politik dan pembangunan nasional. Ada capaian yang patut diapresiasi, tapi juga catatan kritis yang harus disikapi dengan konstruktif,” ujar Daffa dalam keterangan resminya, Selasa (14/10/2025).

GMNI Jombang mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global. Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang mencapai 5,12 persen dinilai sebagai bukti ketahanan fundamental ekonomi Indonesia.

Langkah pemerintah mengamankan dana APBN sebesar Rp300 triliun juga diapresiasi sebagai bentuk penguatan tata kelola fiskal dan komitmen terhadap efisiensi anggaran publik.

Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis disebut sebagai terobosan strategis yang mendukung pembangunan manusia.

“Program ini bukan hanya soal gizi atau stunting, tapi investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia Indonesia,” jelas Daffa.

GMNI juga menyoroti program Sekolah Rakyat yang memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kecil. Menurut Daffa, inisiatif ini menunjukkan semangat pemerataan dan keberpihakan terhadap rakyat kecil, nilai yang sejalan dengan ideologi kerakyatan.

Dalam konteks global, GMNI menilai pidato Presiden Prabowo di PBB telah menegaskan posisi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan berkepribadian.

“Seruan Presiden agar dunia menghentikan politik hegemoni dan menegakkan kedaulatan bangsa-bangsa mencerminkan semangat Trisakti Bung Karno: berdaulat di politik, berdikari di ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” tegas Daffa.

Meski memberi apresiasi, GMNI Jombang menilai masih banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam implementasi kebijakan di daerah.

Daffa menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang di sejumlah daerah masih terkendala masalah pendataan, distribusi, dan potensi penyalahgunaan anggaran.

“Kebijakan yang baik di pusat tidak boleh kehilangan makna saat diterapkan di daerah. Pemerintah harus memastikan pelaksanaannya tepat sasaran,” tegasnya.

GMNI juga mengingatkan agar pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga menjamin pemerataan dan keadilan sosial.

“Pertumbuhan tanpa pemerataan hanya akan memperlebar jurang ketimpangan. Pemerintah harus berpihak pada petani, nelayan, buruh, dan ekonomi rakyat,” tambah Daffa.

Dalam bidang politik, GMNI menyoroti pentingnya menjaga ruang partisipasi publik dan mahasiswa dalam proses pengambilan kebijakan.

“Demokrasi yang sehat harus membuka ruang dialog. Pemerintah jangan menutup partisipasi masyarakat sipil dalam menentukan arah kebijakan publik,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Daffa menegaskan bahwa kritik dan apresiasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan. GMNI Jombang berharap kepemimpinan Prabowo–Gibran ke depan semakin meneguhkan komitmen terhadap kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan pemerataan pembangunan, sebagaimana cita-cita besar Bung Karno dalam Trisakti: “Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan”.

“Apresiasi dan kritik adalah wujud tanggung jawab moral mahasiswa sebagai kekuatan penyeimbang dan pengawal arah kebijakan negara,” tegasnya. (*)