TIMES JATIM, MALANG – Tiga mahasiswa program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM) berperan aktif dalam memperkuat literasi politik bagi pemilih pemula. Melalui kegiatan sosialisasi yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Malang di SMA Negeri 1 Dampit, Kamis (23/10/2025), mereka hadir sebagai edukator muda demokrasi.

Mereka tampil di hadapan ratusan siswa SMA dengan semangat memberikan pemahaman politik yang sehat, jauh dari praktik disinformasi dan politik uang.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari unsur legislatif dan akademisi, seperti Abdul Ghofur dan Makrus Ali (anggota DPRD Kabupaten Malang) serta Andi Ilham (FISIP Universitas Brawijaya).

Menurut Anis Suhartini, yang juga mantan Ketua KPU Kabupaten Malang periode 2019–2024, pendidikan politik bagi pemilih pemula menjadi kunci keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

“Siswa SMA adalah generasi penentu arah bangsa. Mereka harus memahami hak dan kewajiban politiknya agar tidak sekadar ikut memilih, tapi juga sadar akan nilai demokrasi,” ujarnya.

Anis juga menegaskan, dasar hukum pendidikan politik telah diatur dalam berbagai regulasi nasional seperti UUD 1945, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Dua pasal utama dalam konstitusi, yakni Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28C ayat (1), menjadi landasan hak warga negara dalam berpartisipasi dan mengembangkan diri melalui pendidikan politik.

Sementara itu, Muh. Naufal Muflih menyoroti pentingnya memahami politik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

“Setiap keputusan publik, mulai dari harga bahan pokok hingga kebijakan pendidikan, adalah hasil proses politik. Karena itu, pemilih pemula perlu paham bahwa politik menyentuh semua aspek hidup,” terangnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemilih pemula merupakan kelompok strategis warga negara yang baru pertama kali memenuhi syarat memilih dalam pemilu.

“Kelompok ini sering menjadi sasaran kampanye pragmatis. Maka, pendidikan politik sangat penting agar mereka tidak mudah terjebak politik uang atau isu identitas,” tambahnya.

Senada, Nadira Iftinan menegaskan bahwa pendidikan politik memiliki tiga tujuan utama: memberikan pemahaman tentang sistem demokrasi, mencegah disinformasi, dan mendorong partisipasi bertanggung jawab.

“Pemilih muda harus berani menolak politik uang dan menelusuri kebenaran informasi sebelum mempercayai berita politik,” pesannya.

Ia juga menjelaskan bahaya hoaks dalam kontestasi politik yang dapat menyesatkan opini publik. 

“Hoaks bisa menggiring pemilih pada pilihan yang salah. Karena itu, biasakan memverifikasi informasi dari sumber resmi,” tegasnya.

Di akhir kegiatan, Anis menegaskan bahwa keberlanjutan demokrasi bergantung pada kualitas kesadaran politik masyarakat, terutama generasi muda.

“Demokrasi hanya akan sehat bila warganya berpartisipasi aktif dan cerdas dalam menentukan pilihan. Itulah makna sejati pendidikan politik,” pungkasnya. (*)