Malang – Kebijakan pembayaran retribusi secara non tunai di Gerbang Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sejumlah warga, khususnya dari desa sekitar, mengaku keberatan karena harus memiliki kartu uang elektronik (e-money) untuk bisa melintas.

Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai menambah beban, lantaran warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli kartu e-money.

Menanggapi hal tersebut, pihak Perum Jasa Tirta I (PJT I) menjelaskan bahwa penerapan sistem non tunai dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan retribusi.

Kepala Subdivisi Pengusahaan PJT I, Bayu Sakti, menyebutkan bahwa digitalisasi pembayaran bertujuan untuk meminimalisir potensi kebocoran pendapatan.

“Itu langkah kami dalam menutup celah kebocoran pendapatan. Semua harus digital dan kartu itu juga bisa dipakai di mana saja,” ujarnya.

Baca juga

Revisi UU Hak Cipta Jangan Sampai Membatasi Kreativitas dan Kebebasan Berekspresi

Ia menambahkan, penggunaan kartu elektronik dinilai lebih praktis dan cepat dibandingkan metode pembayaran lainnya.

“Kartu itu tinggal tempel langsung selesai,” jelasnya.

Menurut Bayu, opsi pembayaran lain seperti QRIS dinilai kurang efektif untuk diterapkan di lokasi tersebut. Hal ini karena membutuhkan tambahan perangkat serta terkendala faktor teknis seperti jaringan.

“Kalau pakai QRIS selain harus pengadaan lagi alat pemindainya, belum lagi kendala sinyal dan sekali transaksi itu memakan waktu beberapa detik,” ungkapnya.

Baca juga

Pemerintah Siapkan Anggaran Rp1,54 Triliun untuk Diskon Tiket Libur Sekolah dan Nataru

PJT I menilai, sistem non tunai berbasis kartu elektronik saat ini menjadi solusi paling efisien untuk mendukung kelancaran operasional di kawasan Bendungan Lahor.

Meski demikian, kebijakan ini masih menjadi perhatian publik, terutama terkait aksesibilitas bagi masyarakat desa yang belum terbiasa dengan sistem pembayaran digital.  (*)