Surabaya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur bersiap menggelar Rapat Paripurna pada Selasa (9/6/2026). Agenda utama rapat tersebut adalah penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Menjelang agenda krusial tersebut, sinergi yang kuat antara Pemprov dan DPRD Jatim dalam satu tahun terakhir diyakini mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut. Capaian ini dipandang sebagai bukti nyata dari komitmen parlemen dalam mengawal pengelolaan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel.

Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak, menegaskan bahwa audit keuangan yang ketat oleh BPK merupakan instrumen penting untuk mengukur akuntabilitas publik. Menurutnya, sikap kooperatif dan keterbukaan seluruh perangkat daerah selama proses pemeriksaan menjadi faktor utama stabilitas kinerja keuangan Jawa Timur.

"Kami mendorong agar proses pemeriksaan ini berjalan secara terbuka dan kooperatif. Tujuannya jelas, setiap rupiah dari APBD harus dikelola dengan prinsip kepatuhan, efektivitas, dan integritas yang tinggi. Kami berharap hasil pemeriksaan ini menjadi pijakan untuk perbaikan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat," ujar Musyafak saat ditemui di ruang Banggar DPRD Jatim, Senin (8/6/2026).

Baca juga

Dua Persoalan Mengadang PAD Majalengka, Kejari Soroti Dugaan Penyimpangan Dana PBB

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono, memilih bersikap taktis dan menghormati proses yang sedang berjalan. Ia menegaskan pentingnya menjaga marwah independensi BPK RI hingga laporan resmi diumumkan secara kelembagaan dalam forum paripurna.

"Besok, setelah diumumkan secara resmi oleh BPK dan kita berhasil mempertahankan opini WTP, saya baru akan memberikan komentar lebih mendalam. Mari kita tunggu proses formal besok sebagai bentuk penghormatan terhadap independensi BPK," kata Blegur.

Rapat Paripurna yang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB tersebut akan dihadiri langsung oleh Anggota V BPK RI, Dr. Bobby Adhityo Rizaldi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, serta seluruh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Jawa Timur.

Selain penyerahan LHP BPK, DPRD Jawa Timur juga langsung membahas dua agenda legislasi penting lainnya dalam rapat yang sama. Agenda tersebut meliputi Pengambilan Keputusan mengenai Perubahan Ketiga Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, serta penyampaian Nota Penjelasan Komisi E terkait Raperda Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Baca juga

Belajar Kebencanaan, Muslimat NU Surabaya Kunjungi Taman Edukasi Bencana BPBD Jatim

Langkah ini menegaskan bahwa fungsi pengawasan anggaran berjalan selaras dengan komitmen legislatif dalam memperjuangkan regulasi yang inklusif bagi seluruh warga Jawa Timur. (*)