MOJOKERTO – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menargetkan angka kematian ibu (AKI) di Kota Mojokerto tetap berada di angka nol hingga akhir tahun. Di sisi lain, perempuan yang akrab disapa Ning Ita tersebut mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk tetap mewaspadai angka kematian bayi (AKB).

Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Penguatan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Implementasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Komunitas di Sunrise Hotel, Rabu (8/7/2026).

Menurut Ning Ita, meski Kota Mojokerto berhasil meraih apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena mencatatkan nol kasus kematian ibu pada semester I 2026, capaian tersebut harus terus dipertahankan dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kematian bayi.

"Satu saja ibu atau bayi meninggal di Kota Mojokerto, persentasenya langsung tinggi karena jumlah penduduk kita ini kecil. Karena itu kita harus menjaga agar jangan sampai ada yang meninggal dengan mengenali tanda-tanda bahaya sedini mungkin. Jangan sampai terlambat, dan jangan sampai abai," tegas Ning Ita, Rabu (8/7/2026).

Baca juga

Kota Mojokerto Pertahankan Nol Kasus Kematian Ibu

Ning Ita menjelaskan bahwa karakteristik Kota Mojokerto yang memiliki jumlah penduduk relatif sedikit membuat satu kasus kematian ibu maupun bayi langsung berdampak signifikan terhadap persentase indikator kesehatan daerah. Oleh sebab itu, seluruh tenaga kesehatan diminta memperkuat deteksi dini, mengintensifkan edukasi kepada ibu hamil dan calon ibu, serta memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar.

"Semester I tahun ini angka kematian ibu kita nol dan patut diapresiasi. Namun, angka kematian bayi harus menjadi kewaspadaan bersama. Edukasi kepada para ibu dan calon ibu harus semakin kita gencarkan agar tidak ada penambahan kasus hingga akhir tahun," jelasnya.

Kolaborasi Lintas Perangkat Daerah dan Forum CSR

Ning Ita menegaskan, keberhasilan menekan AKI dan AKB tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan semata. Dibutuhkan kolaborasi aktif dari lintas perangkat daerah, rumah sakit pemerintah dan swasta, organisasi profesi, Tim Penggerak PKK, Baznas, hingga Forum CSR agar seluruh program intervensi berjalan lebih efektif.

"Dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kita tetap bisa mengikhtiarkan hasil yang maksimal melalui kolaborasi dan sinergi. Bekerja bersama akan menghasilkan capaian yang lebih optimal dibandingkan bekerja sendiri," pungkasnya. (*)