MALANG – Munculnya sejumlah temuan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak layak atau tidak memenuhi standar gizi memicu sorotan publik. Program nasional yang baru pertama kali dilaksanakan ini dianggap masih menghadapi kendala kesiapan sistem, terutama dalam hal pengawasan kualitas.

Dokter sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. dr. Febri Endra Budi S., M.Kes., FISPH., FISCM., menyatakan bahwa meskipun program ini memiliki tujuan mulia, aspek monitoring dan evaluasi (monev) masih sangat lemah. Ia menilai kontrol Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG) terhadap menu yang disajikan masih minim.

“Menurut saya, penyebab ditemukannya banyak kasus makanan basi atau tidak layak adalah kurangnya monitoring dan evaluasi,” ujar dr. Febri saat diwawancarai, Sabtu (7/3/2026).

Ia menceritakan pengalamannya menemukan kasus serupa di sebuah SMA, di mana menu MBG berupa nasi goreng yang dibagikan sudah dalam kondisi basi. Saat itu, ia langsung meminta kepala sekolah untuk memantau dan mengecek fisik makanan secara langsung sebelum didistribusikan kepada siswa.

“Saya berpesan, begitu makanan keluar dari mobil distribusi, segera dicek. Lakukan sampling pada bagian depan, tengah, dan belakang kiriman,” imbuhnya.

Baca juga

Langgher Seppo di Ponpes Jhegeteh Bondowoso Tetap Tegak Sejak Ratusan Tahun Silam

Risiko Kontaminasi dan Proses Distribusi

dr. Febri menyarankan pihak sekolah untuk tegas mengembalikan makanan jika terdeteksi bau tidak sedap atau perubahan kualitas fisik. Selain kualitas bahan, ia juga menyoroti kebersihan wadah makan (ompreng) yang digunakan. Berdasarkan pengamatannya, proses pencucian wadah yang tidak standar berisiko memicu kontaminasi bakteri atau virus.

Faktor teknis saat pengemasan juga menjadi penyebab makanan cepat basi. Menurutnya, uap panas dari makanan yang langsung ditutup rapat dan dikirim menjadi pemicu utama.

“Kemungkinan besar kasus nasi goreng basi yang saya temui polanya seperti itu; makanan masih panas langsung ditutup dan dikirim,” jelasnya.

Akurasi Gizi dan Aspek Kehalalan

Dari sisi medis, dr. Febri mengingatkan bahwa perhitungan kalori harus akurat. Ahli gizi yang terlibat wajib mengevaluasi setiap menu harian guna memastikan MBG tidak justru menjadi sumber penyakit bagi siswa. Kasus keracunan makanan yang sempat terjadi harus menjadi pelajaran serius bagi SPPG untuk meninjau ulang kualitas bahan baku.

“Keamanan pangan harus diperhatikan menyeluruh; mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan di suhu yang tepat, penggunaan alat pengolahan yang bersih, hingga memastikan makanan matang sempurna,” tegasnya.

Baca juga

Mengenal Tradisi Lebaran di Pacitan, Ada Prepegan hingga Lebaran Ketupat

Aspek religi dan preferensi diet juga menjadi catatan penting. Ia menekankan bahwa makanan yang disajikan harus memenuhi kriteria halalan thayyiban bagi siswa Muslim, sekaligus menghormati siswa beragama lain, seperti siswa Hindu yang tidak mengonsumsi daging sapi.

“Dari proses memilih bahan baku hingga sampai di tangan siswa, itu harus menjadi satu rangkaian kehalalan dan kepantasan,” pungkasnya.

Sebagai penutup, dr. Febri menekankan bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada ketatnya pengawasan di setiap lini, mulai dari produksi hingga distribusi, guna memastikan peningkatan status gizi siswa tercapai secara efektif. (*)