TIMES JATIM, SURABAYA – Di tengah kebutuhan transisi energi akibat penipisan bahan bakar fosil, manusia harus tetap menjaga kelestarian alam demi kelangsungan hidup. 

Kendati tak dapat dipungkiri, transisi energi menuju energi terbarukan pun tetap menimbulkan krisis Iklim yang dampaknya sudah terasa.

Hal itu menjadi pembahasan Pencinta Lingkungan Hidup (PLH) Siklus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dalam acara forum diskusi bertajuk Conclusion yang secara khusus membahas krisis iklim, Selasa (2/12/2025).  

Tanti selaku Ketua Pelaksana Seminar  Conclusion PLH Siklus ITS, Selasa (2/12/2025). (Foto: Dok.PLH Siklus ITS)

Tanti, selaku ketua pelaksana kegiatan dari PLH Siklus mengatakan, forum diskusi didasari oleh masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui penyebab krisis Iklim, padahal salah satunya adalah akumulasi aktivitas sehari-hari yang menimbulkan peningkatan emisi karbon. Misal, dari penggunaan sepeda motor listrik.

“Peningkatan karbon yang dihaslikan dari sepeda motor juga merusak iklim," ungkapnya.

Namun, lanjut dia, seberapa jauh krisis iklim yang ditimbulkan, masih menjadi penelitian para pakar.

"Nah, kita menggelar diskusi ini supaya makin paham dengan lingkungan sekitar dan ingin mengungkap terjadi krisis iklim setiap harinya itu seperti apa,” tuturnya. 

Tanti memberikan contoh, peningkatan panas bumi merupakan dampak dari karbon yang dihasilkan pengendara motor berbahan bakar fosil.

Ketika masalah ini belum selesai, muncul masalah lain dari penggunaan energi terbarukan seperti mobil atau kendaraan listrik.

Tanti menjelaskan, hadirnya kendaraan listrik sebetulnya mengurangi energi batu bara yang jumlahnya kian terbatas. 

“Sebetulnya, penggunaan kendaraan listrik mengurangi energi batu bara, sementara stoknya kan terbatas. Tapi tenyata, tetap menggunakan listrik dari PLN. Kan sama saja, PLN sendiri masih menggunakan batu bara,” ujar mahasiswi semeseter 6 Jurusan Biologi ITS tersebut.

Ia menambahkan, jika PLN mengganti batu bara dengan energi listrik yang lainnya, misal dari panas bumi atau energi tenaga surya, ini akan jauh lebih baik. Setidaknya, tidak akan merusak lingkungan. Energi tenaga surya pun sifatnya tidak terbatas. 

“Misal Bioternal, energinya ramah lingkungan tapi dalam proses produksinya yang mengganggu, asap yang ditimbulkan tetap mengganggu lingkungan di sekitarnya,” kata mahasiswi berhijab ini. 

Farid Gaban dari Koperasi Ekspedisi Indonesia Baru, yang diundang sebagai nara sumber dalam  diskusi tersebut mengatakan, ketergantungan manusia kepada energi fosil masih sangat besar.

Manusia selama ini terjebak dalam bahan bakar fosil hingga menebang hutan melalui pertambangan di berbagai kawasan. Kendati pemerintah memang menyebut tentang investasi Rp16 triliun untuk merestorasi hutan yang rusak. 

“Selain merestorasi hutan, pemerintah menyisihkan anggaran Rp82 triliun untuk mengubah sampah jadi energi serta Rp88 triliun untuk mengembangkan energi panas bumi. Tapi, political will pemerintah sangat rendah,” ujarnya dalam forum Conclusion.

Analisa data Farid mengungkapkan solusi (Palsu) pemerintah menggenjot pertumbuhan lewat antara lain Omnibus Law/UU Cipta Kerja dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Diantaranya hilirisasi nikel dan industri hijau. Ia menyebut, pemerintah mengejar industri pengolahan nikel untuk memasok baterai mobil listrik. 

Hal itu dinilai malah memperluas geotermal atau panas bumi,  dan berdampak makin agresifnya upaya eksploitasi sumber energi panas bumi yang merupakan 40% cadangan dunia yang sumbernya berasal dari sawit dan tebu. Mendorong pemakaian biosolar sawit dan bioetanol tebu. 

Sedangkan dalam forum ini, PLH Siklus mencoba mengungkap solusi palsu di balik transisi energi, yang sebetulnya tetap merusak lingkungan. Hingga dampak yang ditimbulkan tetap merugikan penghuni bumi itu sendiri. (*)