TIMES JATIM, KEDIRI – Kota Kediri segera memiliki sekolah menengah pertama baru, dengan mulai dibangunnya SMPN 9 Kota Kediri. Peresmian pembangunan ditandai dengan ground breaking oleh Wali Kota Kediri, Selasa, (19/07/2022).

Nantinya dengan adanya SMPN 9, layanan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama kota Kediri diharapkan bisa makin merata. SMPN 9 berada di wilayah lingkungan Dadapan, Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren, kota Kediri. 

Selama ini sendiri SMP di kota Kediri lebih banyak berada di kawasan Kecamatan Kota dimana terdapat SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, dan SMPN 7. Sedangkan di kecamatan Mojoroto terdapat  3 SMPN yakni SMPN 4, SMPN 6, dan SMPN 8. 

Sementara di kecamatan Pesantren hanya terdapat 1 SMP, yakni SMPN 5.

"Kita melihat bahwa di Kecamatan Pesantren itu kan baru ada satu SMP. Lalu output dari SD ke SMP itu ada 1300 anak, sedangkan satu SMP ini hanya menampung sekitar 340 anak. Dibangun dalam 2 tahap, tahun ini selesai tahap 1 kemudian tahap 2 tahun berikutnya, " ujar Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar. Total biaya pembangunan sendiri sebesar Rp15,4 miliar. 

Selain diplot menjadi sekolah unggulan baru, SMPN 9  juga disiapkan untuk menambah sekolah inklusi di kota Kediri. Saat ini sekolah inklusi di kota Kediri adalah SMPN 1, SMPN 3 dan SMPN 5.

"Nanti di sini juga melayani. Bangunannya dibuat ramah difabel agar tidak ada diskriminasi, setiap warga negara Indonesia kan berhak untuk memperoleh pendidikan," ujar Kepala Dinas Pendidikan kota Kediri Siswanto. 

SMPN 9 telah menerima murid baru di tahun ajaran kali ini. Sementara gedung sekolah masih dibangun, siswa baru itu dititipkan di SMPN 5.  

"Ada 150 siswa untuk 5 kelas. Dalam waktu enam bulan nanti pembangunan sudah selesai sehingga awal Januari, siswa sudah menempati gedung baru. Untuk pembangunan tahap pertama ada 5 kelas, nanti 2023 ada 11 kelas, dan berikutnya 11 kelas lagi sesuai konsep," tambah Siswanto. 

Untuk guru di SMPN 9, menurut Siswanto, yang ditugaskan nantinya adalah guru yang saat ini berstatus DPK (dipekerjakan) di sejumlah sekolah swasta. "Ada guru DPK. Nanti kita tarik, kurang lebih sementara ada 30an guru," pungkas Siswanto.