TIMES JATIM, BONDOWOSO – Transisi kepemimpinan kembali terjadi di Kabupaten Bondowoso. Dari KH Salwa Arifin ke Bambang Soekwanto yang telah dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bondowoso oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Grahadi Surabaya pada 24 September 2023. 

Bersamaan dengan beberapa Pj Kepala Daerah di Jawa Timur lainnya. Transisi tersebut adalah untuk mengisi kekosongan pemerintahan daerah menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, sebagaimana perintah UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam negara demokrasi. Peralihan kekuasaan merupakan sebuah keniscayaan. Persoalannya adalah apakah peralihan kekuasaan ini disertai dengan perubahan kualitas kebijakan yang berorientasi pada perbaikan kehidupan masyarakat. Dalam konteks Bondowoso, transisi kepemimpinan harus dimaknai sebagai transisi yang substantif. Bukan sekadar formalitas perpindahan kekuasaan. 

Hal ini karena tantangan-tantangan yang akan dihadapi semakin kompleks. Sedangkan fondasi pembangunan di Bondowoso masih rapuh di pelbagai sektor. Bondowoso masih tertinggal jauh ketimbang daerah tetangga di wilayah aglomerasi Tapal Kuda. Apalagi di tingkat provinsi dan nasional. 

Tiga Tantangan

Terdapat setidaknya tiga tantangan yang harus segera diatasi oleh kepemimpinan Pj Bupati Bondowoso. Yaitu stabilitas politik pemerintahan, menetapkan sektor prioritas pembangunan dan membangun jejaring daerah di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Tantangan pertama adalah instabilitas politik pemerintahan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Walaupun perseteruan legislatif dan eksekutif terjadi di masa kepemimpinan KH Salwa Arifin, instabilitas politik ini diprediksi akan menjadi tantangan berarti bagi kepemimpinan Pj Bupati. 

Tanda-tanda awalnya sudah terjadi, bahwa mayoritas fraksi di DPRD Bondowoso tidak mengusulkan Bambang Soekwanto sebagai Pj Bupati yang akan menggantikan KH Salwa Arifin. Hanya Fraksi PPP dan PKS (11 suara) yang mengusulkan namanya. Sedangkan 30 suara lainnya yang terdiri dari mayoritas fraksi (PKB-Demokrat, PDI-Perjuangan dan Amanat-Golkar) tidak mengusulkan. Nama Bambang Soekwanto masuk dalam usulan Gubernur Jawa Timur.

Minimnya dukungan dari legislatif tersebut merupakan tantangan tersendiri. Jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi hambatan terhadap pemerintahan. Di sinilah kualitas kepemimpinan Bambang Soekwanto diuji. Rekam jejak kepemimpinan selama menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari camat, kepala dinas hingga puncaknya adalah menjadi Sekretaris Daerah Bondowoso sejak 2022, merupakan modal yang sangat penting.

Tantangan kedua adalah menetapkan sektor prioritas pembangunan. Di tengah anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas. Pemerintah daerah dituntut untuk menentukan skala prioritas pembangunan. Dalam beberapa tahun terakhir, penentuan prioritas pembangunan ini tidak dikerjakan secara maksimal oleh pemerintah daerah.

Implikasinya adalah pemerintahan berjalan sebagaimana adanya, status quo, di mana kinerja pemerintah sekadar menyerap anggaran. Namun minim dampaknya terhadap masyarakat, pembangunan daerah, apalagi peningkatan citra positif daerah. 

Oleh sebab itu, banyak sektor strategis dan unggulan daerah yang terabaikan. Saya mencatat ada tiga sektor unggulan potensial yang dapat menjadi prioritas pembangunan Bondowoso ke depannya. Pertama adalah sektor pertanian dan perkebunan. 

Hal ini mengingat mayoritas pekerjaan masyarakat Bondowoso adalah petani dan pekebun. Di samping itu, Bondowoso memiliki tanaman unggulan yaitu tembakau dan kopi, yang sangat potensial dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan dua tanaman unggulan tersebut harus dilakukan secara komprehensif, dari hulu ke hilir. Mulai dari pembibitan, pelatihan, permodalan hingga pembangunan ekosistem industrinya. Apalagi, sekitar 60  persen kopi berjenis arabika di Jawa Timur dihasilkan dari pegunungan Ijen dan Raung. Selain itu, Bondowoso memiliki subvarietas kopi unggulan bernama “Blue Mountain.”

Potensi tersebut sebenarnya telah ditangkap oleh Pj Bupati, meskipun belum genap satu bulan dilantik dengan menggemakan kembali tagline Bondowoso Republik Kopi (BRK) yang pernah digagas oleh Bupati H. Amin Said Husni pada 2016 silam. Harapannya tidak berhenti pada tagline, namun berlanjut ke program-program nyata. Kedua adalah sektor pariwisata, yang di bahwa kepemimpinan KH Salwa Arifin masih digarap setengah-setengah. 

Di sektor pariwisata ini, Bondowoso harus belajar banyak ke kabupaten tetangga, yakni Banyuwangi yang berhasil membangun pariwisata berkelas internasional. Pegunungan Ijen dengan blue fire-nya lebih dikenal sebagai pariwisata Banyuwangi ketimbang Bondowoso. 

Padahal, Bondowoso memiliki hak untuk mengembangkan dan mengklaimnya, mengingat Pegunungan Ijen merupakan wilayah perbatasan yang mencakup kedua daerah tersebut. Ketiga adalah sektor pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan investasi jangka panjang sekaligus upaya berkelanjutan untuk memutus mata rantai kemiskinan di Bondowoso.

Berdasarkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Bondowoso selalu berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional, dan bahkan di wilayah aglomerasi Tapal Kuda, peringkat IPM Bondowoso berada di urutan kelima, yakni mencapai angka 67,31 pada 2022. 

Oleh karena itu, pembangunan SDM ini harus menjadi sektor prioritas, yang direncanakan secara komprehensif dan diimplementasikan secara berkelanjutan.

Pada sisi lain, angka stunting di Bondowoso masih sangat tinggi. Berdasarkan Status Survei Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di Bondowoso menempati urutan kedua tertinggi di Jawa Timur, yakni mencapai 32 persen dan berada jauh di bawah prevalensi stunting Jawa Timur (19,2 persen) dan nasional (21,6%). 

Menurunkan angka stunting ini merupakan tantangan tersendiri bagi Pj Bupati Bondowoso. Jika tidak, dalam beberapa dekade ke depan, Bondowoso dapat mengalami loss generation dan bisa gagal memanfaatkan bonus demografi. 

Tantangan ketiga adalah membangun jejaring daerah di tingkat lokal, nasional dan bahkan internasional. Alih-alih bersikap eksklusif, membangun daerah mengharuskan kolaborasi multi-pihak, mulai dari lingkup wilayah aglomerasi, provinsi, nasional hingga internasional. 

Selama ini, jejaring daerah ini tidak dikerjakan secara serius oleh pemerintah daerah, bahkan dengan para diaspora Bondowoso yang berkarir di luar daerah. Dari jejaring daerah ini, akan muncul inovasi, kreatifitas dan bahkan dapat mendatangkan investasi untuk membangun daerah.  

Di bawah kepemimpinan Pj Bupati Bambang Soekwanto ini, masa depan Bondowoso untuk setidaknya satu tahun ke depan dipertaruhkan; satu tahun yang dapat mengubah haluan masa depan. Memang, satu tahun hingga Pilkada Serentak 2024 bukanlah waktu yang cukup ideal untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. 

Di sinilah, kapasitas dan kualitas kepemimpinan Pj Bupati sedang diuji; lolos tidaknya dari ujian kepemimpinan ini tergantung pada kapasitas dan kualitas kepemimpinannya dalam mengorkestrasi tata kelola pemerintahan.      

***

*) Oleh : Melfin Zaenuri (Pemuda Bondowoso dan Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia)

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.