TIMES JATIM, BANYUWANGI – Pemilu 2024 dalam beberapa bulan ke depan akan digelar. Agenda besar lima tahunan itu digadang-gadang akan menyajikan kejutan dan diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi keberlanjutan pembangunan di negara ini ke depannya. 

Segenap elemen bangsa dituntut mampu memberikan energi terbaiknya bagi terciptanya Pemilu yang berkualitas dan berkeadaban. Sehingga mampu memancarkan aura positif bagi terciptanya perubahan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan dalam perjalanan sejarahnya selalu turut andil menjadi bagian dari terciptanya iklim kebangsaan yang inklusif, humanis dan transformatif. Organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan terbesar di dunia ini selalu menjadi rebutan dan daya tarik pada momen penting yang dihelat di negara ini, tak terkecuali Pemilu.

NU menjadi medan magnit dalam meraup keuntungan dan suara. Baik dalam Pemilu calon legislatif maupun pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Di antara partai politik yang memiliki relasi embrional dan sosial-emosional adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai yang didirikan oleh para ulama kharismatik NU tersebut berperan besar meraup suara warga NU di berbagai wilayah di Indonesia. 

Deklarasi pasangan capres dan cawapres yang digagas oleh PKB beberapa waktu lalu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Meski begitu, tak dapat dipungkiri, NU ibarat "pengantin politik yang cantik" jelang Pemilu dimana partai politik lain selain PKB memiliki kesempatan yang sama untuk menggait suara warga nahdliyin yang mayoritas tersebut. 

Sebagai partai yang lahir dan dibidani oleh para Kiai dan warga NU, PKB memiliki kemiripan visi dan misi kemanusiaan di era global ini. Visi dan misi tersebut bersinggungan pada titik konvergensi dalam upaya pembentukan masyarakat yang rasional, inklusif, humanis dan transformatif serta berkeadilan sosial berlandaskan pada Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan paham Ahlussunnah wal Jamaah. 

NU dan PKB pada intinya berupaya membangun sebuah tatanan masyarakat tamaddun, berkeadilan, berperadaban dan berkebudayaan demi tercapainya peradaban global yang memanusiakan manusia.   

Menurut Fahrurrozi Dahlan, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Wathon (PBNW) dan Direktur Pascasarjana UIN Mataram, kata-kata seperti kebudayaan dengan Cultuur (Belanda), Kultur (Jerman), Culture (Inggris atau Prancis), atau Cultura (Bahasa Latin), sering tumpang tindih dengan Civilization (Inggris-Prancis), Civilta (Italia), Bildung (Jerman). 

Fahrurrozi menambahkan para pakar memberikan batasan tentang peradaban itu, seperti Malionowsky menekankan pada aspek khusus dari kebudayaan yang lebih maju. J. Martin lebih menekankan pada aspek rasional dan moral. 

Sementara itu Badri Yatim, memberikan perbedaan antara al-Tsaqafah (Arab), dengan makna kebudayaan, dan al-Hadharah dengan makna peradaban. Kebudayaan sebagai refleksi dalam bentuk seni, sastra, religi, dan moral. Peradaban sebagai wujud manifestasi-manifestasi kemajuan dan teknologi dan direfleksikan dalam bentuk politik, ekonomi dan teknologi. 

Tegasnya al-Tsaqafah sebagai sekumpulan pemahaman tentang segala sesuatu dalam kehidupan yang berdasarkan pada arah pandang ideologi yang dianut oleh seseorang dan ummat. Al-Hadharah khas pada setiap umat mengikuti arah pandang ideologinya. 

Al-Tsaqafah sebagai konsep pemikiran dan pandangan hidup tertentu yang telah membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Tamaddun keseluruhan penghasilan atau produktifitas yang mengarahkan nilai kepribadian manusia, dalam bentuk falsafah,pengetahuan kesenian politik, kesusastraan, dan lain-lain. 

Ringkasnya, al-Hadharah lebih terlihat pada kemajuan yang dicapai, al-Tsaqafah proses untuk mencapai kemajuan tersebut dengan cara kreasi dan inovasi. Sementara tamaddun adalah kemajuan itu sendiri yang dihasilkan baik oleh al-Hadharah maupun al-Tsaqafah.

Di tahun politik ini peran kebangsaan dan kemanusiaan NU semakin signifikan untuk dikedepankan dan dimaksimalkan di ranah peradaban global. Era 4.0 dan society 5.0 harus bisa dimaksimalkan untuk membuat perubahan yang berarti bagi terciptanya perdamaian dunia dan peradaban global yang berpijak pada keadilan dan kemanusiaan.

Peran NU dalam dalam pentas global menurut KH Said Aqil Siradj (2006) dapat diwujudkan pada beberapa bidang aksi kemanusiaan yakni politik kebangsaan (syuhudan siyasiyan), peran kebudayaan (syuhudan tsaqafiyan), peran peradaban (syuhudan hadlariyan), dan peran keagamaan (syuhudan diniyan). 

Pertama, peran politik NU adalah peran politik kebangsaan (syuhudan siyasiyan), keumatan dan kemanusiaan, bukan politik kekuasaan dan jabatan. Karena jelas, NU adalah organisasi sosial keagamaan dan bukan organisasi politik. Peran politik NU, adalah peran politik berbasis kemaslahatan bersama anak bangsa, bukan politik sektarian semata.

Kedua, peran kebudayaan (syuhudan tsaqafiyan) diwujudkan NU dengan menawarkan ide-ide dan gagasan-gagasan baru terkait dengan penguatan negara, bangsa dan agama. Ide dan gagasan ini terinternalisasi dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dalam kesehariannya di berbagai sektor kehidupan mulai dari sistem religi, sastra, seni dan moral.

Misalnya, seni hadrah, japen, shalawatan dan lain-lainnya yang memberi kontribusi positif terhadap nilai-nilai persatuan dan penguatan kebangsaan (ukhuwah wathaniyah). 

Ketiga, peran peradaban (syuhudan hadlariyan) terlihat dari beberapa kontribusi NU di tanah air. Hal ini telah secara jelas disumbangkan NU mulai dari era penjajahan hingga saat ini. Persetujuan para ulama NU terhadap konsep negara “Darussalam” pada Muktamar NU 1936 di Banjarmasin merupakan bukti nyata yang tak terbantahkan. 

Gagasan cerdas dan bernas lainnya adalah pada Muktamar ke-27 di Situbondo, dimana NU melalui KH Achmad Shiddiq dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan sebagai ormas yang pertama kali menerima Pancasila sebagai asas dalam berbangsa dan bernegara.

Persetujuan dan penerimaan NU terhadap keduanya secara eksplisit menegaskan penerimaannya terhadap NKRI sebagai sistem pemerintahan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Keempat, peran keagamaan (syuhudan diniyan) dipopulerkan NU dengan mengusung wacana, gerakan dan paham Islam moderat (wasathiyah) di Nusantara. Paham Islam moderat yang digagas NU ini dideklarasikan secara eksplisit tahun 2015 pada Muktamar NU ke-33 di Jombang Jawa Timur dengan mengusung wacana, gerakan dan paham Islam Nusantara. Islam Nusantara (IN) memposisikan diri antara dua kutub paham  ekstrem Islam yang saling kontradiktif yakni Islam kanan (radikal) dan Islam kiri (liberal). 

Menegaskan keberpihakannya terhadap NKRI dan Pancasila yang sesuai dengan nilai-nilai Islam di antara dua ekstremitas keinginan untuk menegakkan khilafah dan sistem sekularisme yang anti agama. 

Dan kini, melalui PBNU menurut KH Yahya Cholil Staquf gagasan besar IN tersebut ditransformasi ke dalam bentuk baru dengan mengusung wacana dan desain global “Fikih Peradaban” sebagai bentuk kepedulian NU terhadap situasi dunia dan perkembangan global di tengah pesatnya laju sains yang semakin tak terbendung. Inilah salah satu kontribusi besar NU dalam politik kemanusiaan di pentas global.  

Visi dan misi kemanusiaan NU tersebut sejalan dengan agenda politik yang diusung oleh PKB yang berupaya menegakkan kebangkitan bangsa melalui ragam penguatan nilai-nilai kemanusiaan dan terciptanya keadilan sosial yang menyeluruh di masyarakat. 

Politik kemanusiaan (al-siyasah al-insaniyah) yang coba diwujudkan oleh NU dan PKB merupakan titik temu dari dua organisasi yang berbeda bentuk itu tetapi memiliki kesamaan visi dan misi kemanusiaan.  

Dalam ranah praksisnya politik kemanusiaan yang digagas NU dan PKB memiliki wilayah garapan yang berbeda. Di satu sisi, NU bergerak di ranah kultural dengan upaya penguatan politik kemanusiaan melalui pendidikan dan pemberdayaan politik yang berakhlak karimah dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. 

Sementara di sisi lain, PKB bergerak di ranah struktural dengan pembentukan, penguatan dan pemberdayaan politik kemanusiaan di ranah pencapaian kekuasaan dengan cara-cara rasional dan etika politik yang bermartabat dan bertanggung jawab.

Prinsip dasar politik kemanusiaan yang diusung adalah berpegang pada Sabda Nabi Muhammad Saw yakni “sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya” (khair al-nas anfa’uhum lin al-nas). 

Dari Sabda Nabi Saw tersebut dapat dideskripsikan kaidah fiqhiyah tentang prinsip kepemimpinan yang dirumuskan oleh para ulama salaf al-salih yang harus dijunjung tinggi bahwa kebijakan seorang pemimpin (presiden, gubernur, bupati dst) haruslah berpijak, berporos, dan berpihak pada kemaslahatan dan kebaikan bersama seluruh rakyat (tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manutun bil mashlahah).     

Walhasil, Pemilu 2024 menjadi ajang kontestasi bagi partai-partai politik untuk membuktikan program dan aksinya demi terciptanya politik kemanusiaan.

Perhelatan akbar Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang diharapkan mampu memunculkan pemimpin yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi dan berpijak pada terwujudnya nilai-nilai politik kemanusiaan yang memanusiakan manusia dan berkeadilan sosial.  

***

*) Oleh: Moh Nur Fauzi, S.H.I., M.H.; Dosen mata kuliah Pengantar Studi Islam Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.