TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Goncangnya pemerintahan daerah di kabupaten Probolinggo membuat iklim politik tak menentu.

Pasca gegernya operasi tangkap tangan beberapa Minggu lalu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi disusul dengan penggeledahan di beberapa tempat yang diduga berkaitan dengan kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Probolinggo menimbulkan berbagai macam pendapat, asumsi dan opini-opini yang saat ini berkembang liar bagaikan bola api yang ditendang dalam kerumunan.

Hampir seluruh pemangku kebijakan di masing-masing sektor saat ini merasa ketakutan. Belum selesainya penyelidikan dan penyidikan lanjutan terus diraba oleh masyarakat setempat, akan seperti apa perkembangannya, akankah muncul kasus lain dan tersangka lain. Perbincangan, debat warung bahkan di forum-forum diskusi seperti gelaran talkshow oleh salah satu televisi lokal yakni Gada TV mengangkat tema yang sudah mengarah pada peta perubahan politik pasca OTT.

Menarik memang jika peristiwa tersebut diperbincangkan oleh seluruh kalangan, pasalnya dinasti pemerintahan yang dibangun oleh Hasan Aminuddin cukuplah lama. Harus diakui kekuatan politik yang dimiliki sulit ditumbangkan dan terbukti tak terkalahkan dalam beberapa periode pilkada.

Tak heran jika saat ini oposisi beruforia dan terus merayakan kemenangan hasil pemberian OTT KPK. Dan kubu pro penguasa tiarap dan tarik selimut untuk kemudian tidur melanjutkan mimpi-mimpinya.

Politik itu dinamis, kapan pun bisa berubah, memang kontestasi politik pemilihan bupati masih cukup lama, tetapi karena jatuhnya disebabkan oleh kasus korupsi yang ditangani KPK dirasakan seakan pilbub kurang seminggu lagi. Pro kontranya sudah didengar di berbagai tempat, perdebatannya juga sudah cukup hangat di berbagai media sosial.

Apakah seandainya pemerintahan jatuh kepada orang lain akan lebih baik atau justru akan lebih mengecewakan. Cukuplah kemungkinan-kemungkinan tersebut menjadi perbincangan, tidak perlu jadi debat kusir yang memicu pertikaian apalagi konflik antar kelompok.

Saling hujat di media sosial tidak perlu terjadi karena hanya menimbulkan masalah-masalah baru antara individu-individu maupun golongan.

Menyatukan pemikiran dalam membangun Kabupaten Probolinggo ke depan secara bersama-sama merupakan solusi dalam menjaga kondusifitas wilayah. Mendukung proses hukum yang dilakukan KPK dan juga upaya-upaya hukum para tersangka atas dasar azas Praduga tak bersalah.

Apapun putusannya maka rakyat lah yang akan jadi pemenangnya. Dengan demikian masyarakat pula lah yang bertanggungjawab merawat dan mengawal keberlangsungan pemerintahan ke depannya.    

*** 

*)Oleh: Mohammad Khairi.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.