Ada dua peraturan yang diyakini menjadi penyebab UKT naik. Pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan PTN Menjadi PTN BH dan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Hal ini tentu harus dikaji ulang agar peraturan tersebut tidak menjadi polemik berkepanjangan. Apalagi pasca pertemuan antara Komisi X DPR RI dengan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, sempat diungkapkan bahwa kenaikan UKT hanya berlaku bagi mahasiswa baru 2024. Tentu hal ini semakin menyedihkan bagi dunia akademik.

Ini bukan tentang mahasiswa baru saja, tapi bagaimana semua anak bangsa bisa mendapatkan pendidikan yang layak.

Kalau pemerintah menetapkan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN tentu itu harusnya bisa meningkatkan kualitas pendidikan bagi rakyat Indonesia. Karena kalau berbicara bantuan berupa KIP-K masih berapa mahasiswa yang menerima itu.

Sampai hari ini jumlah mahasiswa di Indonesia mencapai sepuluh jutaan, sedangkan KIP-K masih sekitar di angka sembilan ratus ribuan. Yang artinya masih jauh sekali dari jumlah mahasiswa.

Bagi kami dari kalangan akademisi, hal ini harus dikaji ulang sehingga pemerataan pendidikan yang layak bisa terwujud di seluruh kampus yang ada.

Dibeberapa kota sudah mulai ada aksi penolakan terhadap rencana kenaikan UKT ini. Banyak mahasiswa menilai kebijakan ini sangat memberatkan bagi mereka.

Maka sudah seharusnya pemerintah melakukan kajian ulang terhadap aturan tersebut. Karena maju mundurnya bangsa ini dipengaruhi oleh Pendidikan.

Ingat cita cita Founding Father bangsa Indonesia, Ir Soekarno, telah mengamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jangan sampai liberalisasi kampus menghancurkan mimpi anak bangsa untuk meraih pendidikan yang layak bagi mereka. (*)

***

*) Oleh : Fajar Isnaini, MM, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum dan Sekretaris PC ISNU Banyuwangi.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.