TIMES JATIM, JEMBER – Di tengah segala hiruk-pikuk ambisi negara menuju "Indonesia Emas 2045", ada satu kegelisahan yang tak kunjung selesai: posisi guru yang masih sering dipinggirkan, terutama dalam hal kesejahteraan. Padahal dari tangan para guru inilah nasib generasi masa depan dibentuk. 

Negara boleh membangun jalan tol, bandara, atau ibu kota baru, tetapi bila guru fondasi utama pencerdas bangsa, masih dibiarkan terseok-seok, maka bonus demografi yang digadang-gadang itu bisa berubah menjadi beban demografi.

Realitasnya, kesejahteraan guru di Indonesia masih berada dalam tanda tanya besar. Data dari Kemendikbud beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa lebih dari 40% guru honorer menerima gaji di bawah satu juta rupiah per bulan. 

Bahkan masih banyak daerah yang memberi guru honorer upah sekitar Rp300.000–Rp500.000/bulan, jumlah yang bahkan tidak cukup untuk biaya transportasi harian. Di tengah kondisi harga pangan naik dan biaya hidup melonjak, angka ini tidak hanya miris, tetapi menohok kesadaran kita tentang betapa rendahnya posisi guru di mata negara.

Negara, tentu saja, tidak sepenuhnya diam. Ada sertifikasi guru, tunjangan profesi, rekrutmen PPPK, dan berbagai kebijakan formal lain. Tetapi kebijakan yang baik tidak selalu berarti praktik yang ideal. Banyak guru harus menunggu bertahun-tahun agar bisa diangkat sebagai ASN PPPK, sementara proses sertifikasi masih dianggap ribet dan melelahkan. 

Guru dituntut profesional, tetapi prosedur administratif sering menjebak mereka pada kegiatan mengurus berkas, bukan mengurus murid. Celakanya lagi, guru honorer yang tidak lulus seleksi PPPK sering merasa masa depannya gelap, seolah negara belum benar-benar menyediakan pintu kepastian.

Di sinilah kegelisahan besar itu muncul. Bagaimana mungkin negara berharap pendidikan berkualitas, sementara para penjaga pintu kualitas itu tidak dijaga kesejahteraannya?

Banyak penelitian global menunjukkan bahwa kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru. Laporan UNESCO bahkan menyatakan bahwa teacher well-being is central to learning outcome kesejahteraan guru berkorelasi kuat dengan keberhasilan belajar siswa. 

Guru yang stres karena ekonomi, kehilangan fokus di kelas, harus bekerja sampingan, atau tidak mendapat penghargaan layak, cenderung kesulitan menciptakan proses belajar yang kreatif, mendalam, dan inspiratif.

Di Indonesia, fenomena ini jelas terlihat. Tak sedikit guru yang harus bekerja sampingan sebagai ojek online, jualan online, atau bahkan buruh lepas hanya untuk menutup kebutuhan dasar keluarga. Ketika pekerjaan utama seorang guru terpecah oleh tuntutan ekonomi, bagaimana mungkin negara berharap mereka bisa menjadi motor penggerak revolusi pendidikan?

Sementara itu, dunia berubah sangat cepat. Kita memasuki era teknologi, kecerdasan buatan, dan persaingan global yang ketat. Di atas kertas, kita punya keuntungan demografi: tahun 2030–2045 Indonesia akan memiliki 64% penduduk usia produktif. 

Ini kesempatan besar, jika kualitas SDM kita baik. Tetapi siapa yang membentuk SDM itu? Guru. Dan bila guru masih terus hidup di batas kesejahteraan, maka kita harus jujur: bonus demografi tidak akan otomatis melahirkan generasi unggul. Ia justru bisa menjadi bumerang ketika pendidikan tertinggal.

Oleh sebab itu, negara perlu segera “bangun” dan menyadari bahwa guru bukan sekadar profesi, tetapi pilar utama keberlangsungan bangsa. Jika negara terlalu sibuk memikirkan pembangunan fisik, sementara guru tidak diberi tempat terhormat dalam struktur kebijakan, maka kita sedang membangun rumah besar dengan fondasi rapuh. Negara yang maju bukan negara yang memiliki gedung tinggi, tetapi negara yang mampu memuliakan mereka yang mendidik anak-anaknya.

Kesejahteraan guru seharusnya bukan hanya wacana, tetapi prioritas strategis nasional. Negara perlu memastikan bahwa setiap guru mendapat gaji layak, pelatihan profesional berkelanjutan, kepastian karier, dan ekosistem sekolah yang mendukung. Dengan begitu, guru bisa benar-benar fokus mencerdaskan generasi penerus, bukan sekadar bertahan hidup.

Bila negara tidak menyejahterakan guru hari ini, maka jangan berharap esok kita memiliki bangsa yang tangguh. Guru adalah penjaga masa depan dan masa depan itu rapuh bila tangan yang menjaganya dibiarkan lelah tanpa dukungan. Bonus demografi hanya akan menjadi mimpi kosong apabila negara masih menganggap kesejahteraan guru sebagai catatan kaki, bukan halaman utama.

***

*) Oleh :  M Khusna Amal, Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.